Suarindonesia – KPK menyegel 3 ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Penyegelan itu terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Minggu (14/10).
Ketiga ruangan yang disegel itu berada di lantai satu Gedung Dinas PUPR. Kasie Pengamanan dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ricardo, yang melakukan pengecekan ke dalam ruangan lantai satu Dinas PUPR itu menyebut ada tiga ruangan yang disegel oleh KPK.
“Setelah pengecekan tadi, yang tersegel ada ruangan (kepala) Dinas PUPR, ruangan (Kepala) Bidang penataan ruang PUPR, dan ruangan Sekretaris Dinas PUPR,” kata Ricardo di gedung Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Senin (15/10).
Menurut Ricardo, sudah tidak ada kegiatan yang berlangsung di dalam ruangan yang tersegel itu. Selain itu, beberapa ruangan lain yang berada di lantai tersebut juga tidak ada aktivitas.
“Di dalam sudah kosong, tidak ada orang, sudah disegel KPK (ruangannya),” ujar Ricardo.
Kendati demikian, pelayanan di Dinas PUPR Pemkab Bekasi itu masih tetap berjalan. Menurut Ricardo, pelayanan dikonsentrasikan di lantai dua kantor tersebut.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan soal adanya OTT di Pemkab Bekasi itu. Menurut dia, ada 10 orang yang ditangkap, termasuk pejabat dan PNS Pemkab Bekasi serta dari pihak swasta.
Tak hanya itu, KPK juga mengamankan uang senilai Rp 1 miliar yang terdiri dari rupiah dan dolar Singapura. KPK menduga telah terjadi tindak pidana suap terkait perizinan properti yang sedang diurus di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
“Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi. Sampai saat ini, setidaknya lebih dari Rp 1 miliar dalam SGD dan rupiah yang diamankan sebagai barang bukti,” kata Basaria. (BY)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
