KEBIJAKAN Restrukturisasi Kredit OJK Jaga Resiliensi UMKM Hadapi Pandemi COVID-19

KEBIJAKAN Restrukturisasi Kredit OJK Jaga Resiliensi UMKM Hadapi Pandemi COVID-19

SuarIndonesia – Webinar “Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Resiliensi UMKM hadapi pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Bank Indonesia pada rangkaian acara “Bangga Buatan Indonesia – Karya Gawi Borneo 2020”, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan – Riza Aulia Ibrahim menyampaikan UMKM merupakan komponen penting penggerak ekonomi indonesia sebagaimana tercantum pada data Kementerian Koperasi & UKM RI, UMKM berkontribusi sebesar 61,07% terhadap total PDB Indonesia.

Berbeda dengan kondisi tahun 1998, tantangan kesehatan yang melanda saat ini, turut berdampak terhadap sektor UMKM.

Karenanya Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal maupun Bank Indonesia selaku otoritas moneter, gotong royong untuk menerbitkan, mendiseminasi dan mengawal implementasi kebijakan stimulus untuk menjaga resiliensi ekonomi di masa pandemi, termasuk untuk sektor UMKM.

Lebih lanjut, Riza menyampaikan hasil survei Pusat Penelitian Ekonomi dari LIPI menunjukkan kebijakan OJK mengenai restrukturisasi kredit/pembiayaan telah menjadi salah satu strategi yang diacu UMKM terdampak dalam menjaga ketahanan usahanya di tengah Covid-19.

Dipaparkan juga oleh Riza bahwa realisasi program restrukturisasi kredit debitur terdampak oleh bank umum secara nasional sampai dengan 10 Agustus 2020 telah mencapai Rp837,64 triliun kepada 7,18 juta debitur, dari jumlah tersebut, 5,37 juta debitur merupakan pelaku usaha UMKM.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan sendiri sampai dengan 31 Juli 2020, nilai restrukturisasi perbankan telah mencapai Rp13,24 triliun kepada 102.245 debitur dan nilai restrukturisasi perusahaan pembiayaan telah mencapai mencapai Rp2,16 triliun kepada 58.418 debitur.

Dalam rangka mengawal implementasi kebijakan yang diterbitkan Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal, OJK KR 9 Kalimantan mencatat data sampai dengan Agustus 2020 di wilayah Kalimantan Selatan telah terealisasi penyaluran kredit dalam rangka penempatan dana pemerintah PEN (PMK 70/2020) oleh bank HIMBARA sebesar Rp1,32 triliun, dan telah terealisasi penjaminan oleh JAMKRINDO dan ASKRINDO (PMK 71/2020) sebesar Rp111,32 miliar dari 153 debitur.

Adapun untuk realisasi pengajuan subsidi bunga/margin bagi UMKM (PMK 85/2020) berdasarkan data yang disampaikan HIMBARA, BPR/S dan BPD Kalimantan Selatan, nilai akumulasi subsidi bunga yang telah diajukan sebesar Rp18,85 miliar dari 29.875 debitur.

Menutup paparannya, Riza menyampaikan kondisi perbankan di Kalimantan Selatan sampai dengan posisi Agustus 2020, secara umum memadai untuk mendukung pembiayaan kepada pelaku usaha potensial sebagai pengungkit ekonomi regional. Hal tersebut tercermin dari rasio likuiditas perbankan yang masih longgar yakni LDR 92,54% dan rasio NPL yang relatif baik yakni gross 2,74% dan net 1,11%.

Ke depan OJK KR 9 Kalimantan bersama stakeholders terkait akan terus mengawal momentum pemulihan ekonomi nasional.(SU)

 153 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: