Suarindonesia – Mendekatai hari kini tensi politik makin tinggi. Bahkan tradisi dugaan politik uang atau ‘serangan fajar’ ternyata masih kental dan sangat ditunggu masyarakat meski nilainya yang terbilang beragam.
Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Samahuddin Muharram menyebutkan mainset masyarakat tentang itu harus segera dicegah.
“Tidak ada kata terlambat, meskipun besok pemilu dimulai,” kata mantan Ketua KPU Kalsel dalam acara ‘Seruan Bersama Pemilu bersih damai dan beretika di Kalsel, di Cafe Capung Banjarmasin, Selasa (16/04/2019) pada acara yang melibatkan House of Democracy and Civil Society, CEPP ULM, Pusaka Publik, NETGRIT, KOLIM, Klinik Hukum, LK3, dan PPUA Disabilitas.
Malah, ujar Samahuddin pertemuan ini penting, membahas adanya penomena kecemasan money politics dalam rangka membangun politik bersih. Malah, katanya, dalam acara tersebut sedikitnya ada membahas 8 poin nyatakan bersama yang diklaim bersih dari praktisi politik.
“Tidak ada unsur politik di sini. Hanya ingin memberi seruan,” katanya.
Pernyaaan sikap bersama itu juga diklaim mewakili masyarakat sipil. Sejatinya, masyarakat diharapkan dapat merenungi hal-hal yang disampaikan.
Proses Pemilu 2019 adalah hal baru. Peristiwa monumental itu bisa saja menjadi soroton dunia.
‘’Banyak lembaga internasional yang akan mengamati jalannya pemungutan dan penghitungan suata Pemilu Serentak 2019. Karena ingin mempelajari bagaimana Indonesia mengelola pemilu serentak satu hari terbesar di dunia ini, dengan sistem pemilu yang juga dianggap paling kompleks di dunia,” ucap Samahuddin dalam pembacaan pernyataan sikap.
Kedelapan poin pernyataan sikap tersebut berisikan imbauan. Semua pihak termasuk dalam tujuannya.
‘’Bagi pihak-pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak yang telah bersedia dengan baik dalam Konstitusi dan UU Pemilu sebagai cara untuk menyelesaikannya,” demikian dalam poin kedelapan yang dibacakan.
Sementara itu Ketua Kajian Publik DR HM Taupik Arbain setelah melakukan survei 60 persen lebih pada umumnya pelaku peserta Pemilu tak lepas politik uang.(SU)
