JaDI Seru Stop Politik Uang

- Penulis

Selasa, 16 April 2019 - 23:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarindonesia – Mendekatai hari kini tensi politik makin tinggi. Bahkan tradisi dugaan politik uang atau ‘serangan fajar’ ternyata masih kental dan sangat ditunggu masyarakat meski nilainya yang terbilang beragam.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Samahuddin Muharram menyebutkan mainset masyarakat tentang itu harus segera dicegah.

“Tidak ada kata terlambat, meskipun besok pemilu dimulai,” kata mantan Ketua KPU Kalsel dalam acara ‘Seruan Bersama Pemilu bersih damai dan beretika di Kalsel, di Cafe Capung Banjarmasin, Selasa (16/04/2019) pada acara yang melibatkan House of Democracy and Civil Society, CEPP ULM, Pusaka Publik, NETGRIT, KOLIM, Klinik Hukum, LK3, dan PPUA Disabilitas.

Malah, ujar Samahuddin pertemuan ini penting, membahas adanya penomena kecemasan money politics dalam rangka membangun politik bersih. Malah, katanya, dalam acara tersebut sedikitnya ada membahas 8 poin nyatakan bersama yang diklaim bersih dari praktisi politik.

“Tidak ada unsur politik di sini. Hanya ingin memberi seruan,” katanya.

Pernyaaan sikap bersama itu juga diklaim mewakili masyarakat sipil. Sejatinya, masyarakat diharapkan dapat merenungi hal-hal yang disampaikan.

Proses Pemilu 2019 adalah hal baru. Peristiwa monumental itu bisa saja menjadi soroton dunia.

‘’Banyak lembaga internasional yang akan mengamati jalannya pemungutan dan penghitungan suata Pemilu Serentak 2019. Karena ingin mempelajari bagaimana Indonesia mengelola pemilu serentak satu hari terbesar di dunia ini, dengan sistem pemilu yang juga dianggap paling kompleks di dunia,” ucap Samahuddin dalam pembacaan pernyataan sikap.

Baca Juga :   MASYARAKAT tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Kedelapan poin pernyataan sikap tersebut berisikan imbauan. Semua pihak termasuk dalam tujuannya.
‘’Bagi pihak-pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak yang telah bersedia dengan baik dalam Konstitusi dan UU Pemilu sebagai cara untuk menyelesaikannya,” demikian dalam poin kedelapan yang dibacakan.

Sementara itu Ketua Kajian Publik DR HM Taupik Arbain setelah melakukan survei 60 persen lebih pada umumnya pelaku peserta Pemilu tak lepas politik uang.(SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TRAGEDI Alfamart Gambut, Seorang Pria Ditemukan Tewas
SUARA LEDAKAN dan Membara di Alfamart Km  13 Gambut, Seorang Terduga Pelaku Diamankan
PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan
KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus
BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif
8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung
2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat
KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:09

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 September 2026 - 21:51

KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus

Selasa, 29 September 2026 - 21:36

8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung

Selasa, 29 September 2026 - 21:30

2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat

Selasa, 29 September 2026 - 21:26

KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif

Selasa, 29 September 2026 - 21:10

RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang

Selasa, 29 September 2026 - 14:52

SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Selasa, 29 September 2026 - 13:09

TEREKAM CCTV, Pencuri Motor Diringkus Satreskrim Polresta Banjarmasin

Berita Terbaru

Headline

TRAGEDI Alfamart Gambut, Seorang Pria Ditemukan Tewas

Rabu, 30 Sep 2026 - 14:06

Ketua Umum Perempuan Aman Devi Anggraini (kiri), Dewan Pakar Perempuan Aman Arimbi Heroepoetri (kedua kiri), Dewan Nasional Perempuan Aman dari Kalimantan Isnah Ayunda (ketiga kiri), dan Pengurus Harian Komunitas Perempuan Aman Sawesuma Novilla Maria Aru (kedua kanan) dalam media gathering Temunas IV Perempuan Aman, di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:09

Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolda Kalteng. (Foto: HO-Polda Kalteng)

Kalteng

PENEGAKAN HUKUM 130 Laporan Karhutla Kalteng

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:01

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca