Inilah kegiatan mensosialisasikan pengisian dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui sistem pelaporan e-LHKPN kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan oleh KPK di Aula Kanwil.(foto: Istimewa/suarindonesia.com)
Suarindonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensosialisasikan pengisian dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui sistem pelaporan e-LHKPN kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel), bertempat di Aula Kanwil, Jum’at (2/11/2018).
Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagian mengatakan, “laporan itu akan berubah terus mengingat situasi dan keadaan saat ini menggunakan elektronik yakni aplikasi e-LHKPN untuk itu. Mari kita sama-sama mempelajari dan berdiskusi sehingga nantinya kita dapat mengisinya dengan benar.”
Sementara itu Spesialis Muda 1 Direktorat LHKPN KPK, Fany Parosa mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan serta bantuan dari admin LHKPN Kemenkumham Kalsel. “90 persen lebih ASN Kemenkumham Kalsel sudah melaporkan LHKPN ke KPK, ” ucapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, bagi yang sudah melaporkan LHKPN tidak perlu lagi melaporkan LHKASN. “Kerugian yang diakibatkan dari korupsi dampaknya sangat luar biasa, kami dari LHKPN mengajak untuk mencegah korupsi mulai dari diri sendiri dan keluarga. Untuk itu ke depannya diharapkan setelah adanya sosialisasi ini kita sama-sama sadar bahwasanya korupsi ini merugikan banyak pihak,” jelasnya.
Hadir pada kegiatan sosialisasi hari ini Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengangas Kanwil Kemenkumham Kalsel, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian, Pejabat Pembuat Komitmen Kanwil, Ketua dan anggota Unit Layanan Pengadaan Kanwil, serta para Kasubbag, Kasubsi, Kaur Tata Usaha UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
