Suarindonesia – Seluruh instansi di baik vertikal dan pemerintah daerah di Kalsel sudah menerima daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) 2019, Kamis (20/12) di Gedung Mahligai Pancasila.
Dengan diterimanya DIPA ini, maka bagi masing-masing instansi sudah ada kepastian alokasi program yang akan dilaksanakan.
Bahkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian Keuangan, Usdek Rahyono menyebut proses lelang sudah bisa dilaksanakan dengan adanya DIPA.
Memang diakuinya untuk kontrak kerjasama baru bisa dilaksanakan tanggal 2 Januari 2019 mendatang.
“Dengan penyerahan DIPA ini maka diharapkan seluruh kuasa pengguna anggaran (KPA) bisa menjalankan program dengan efektif,” bebernya.
Alokasi APBN 2019 untuk Provinsi Kalsel sebesar Rp 28,08 triliun, atau naik dibanding 2018 sebesar Rp2, 216 triliun.
Alokasi ini terdiri belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui kementerian atau lembaga sebanyak 562 DIPA, sebesar Rp8,54 triliun, transfer ke daerah dan dana desa untuk provinsi dan kabupaten/kota di Kalsel sebesar Rp19,54 triliun.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengingatkan para KPA agar tidak main-main dengan anggaran tersebut.
Sebab, lanjutnya, anggaran yang diberikan semuanya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.
“Jangan sampai ada yang salah penggunaan apalagi salah sasaran yang bisa berujung ke proses hukum,” pesannya.
Dan yang lebih penting, ujar Sahbirin, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku.
“Dana yang diberikan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Penggunaan anggaran selain menuntut cepat, tepat, dan transferan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
