SuarIndonesia – Dugaan adanya praktek penambangan ilegal di Kalsel disuarakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Rabu (20/7/2022).
Menurut mereka, sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara di Kalsel terindikasi melakukan jual beli dokumen surat angkutan batu bara (SAB) padahal izin IUP-nya telah berakhir sejak beberapa tahun lalu.
“Data yang kami peroleh dari KPK, hampir 10 sampai 15 IUP di Kalsel yang kandungan batubaranya sudah habis, potensinya habis, namum RKAB tetap terbit.
Diduga pertambangan tersebut di luar konsesi karena batubara masih dikirim menggunakan surat angkutan barubara yang terbit,” Sebut Ketua LSM KAKI Kalsel, H Husaini.
Husaini juga mengatakan berdasarkan data dari KPK, perusahaan pemegang IUP yang diduga telah habis kandungan batubaranya tersebut tersebar ada di Kabupaten Banjar, kabupaten Tanah Laut, dan kabupaten Tanah Bumbu.
“hal ini perlu dipertanyakan RKAB dan kuota baru baranya dari mana, tentunya sudah bertentangan dengan UU Minerba Tahun 2022,” katanya.
Pada UU Minerba dan UU Pemerintah Daerah bahwa sektor pertambangan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun sektor lingkungan juga menjadi kewajiban kita Bersama.
“Memang kewenangan izin sektor tambang ada di pemerintah pusat, namun DPRD sebagai perwakilan daerah dapat memanggil Kepala Dinas ESDM mengklarifikasi tentang IUP yang terindikasi habis kandungan batu baranya,” ujarnya.
Lanjut Husaini, minimal DPRD Kalsel mengirim surat ke Kementerian ESDM di Jakarta terkait masalah ini, agar IUP-IUP yang di duga tersebut dicabut atau dibatalkan izinnya.
Lebih jauh Husaini mengatakan masalah ini juga akan mereka pertanyakan ke Kementerian ESDM dengan membawa dokumen-dokumen IUP tersebut.
“Kami duga Dinas ESDM juga mengetahui hal ini karena informasinya izin usaha produksi IUP tersebut habis sejak 2015 artinya itu masih kewenangan provinsi. Tahun 2020 baru kewenangan pusat,” katanya.
Sementara Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalsel A Gunawan H menyebutkan, ada UU No 3 Tahun 2020, bahwa semua kewenangan terkait mineral dan batu bara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sejak 10 Desember 2020, semua yang berkaitan dengan mineral dan batu bara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hampir dua tahun kami tidak ada pekerjaan yang berkaitan dengan mineral dan batubara,” bebernya.
Adanya dugaan jual beli RKAB dari pemilik IUP, kata Gunawan, karena kewenangan ditarik ke pusat, pihaknya di daerah tidak bisa melakukan pengawasan.
“Kalau dekat akan lebih gampang melakukan pengawasan. namun kalau jauh, bagaimana mau monitor.
Misalnya yang tidak punya RKAB tapi bisa kirim batu bara karena dari pemerintah pusat. Kalo kewenangannya di daerah lebih mudah terkontrol,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, menyatakan aksi demo LSM tersebut sebuah fungsi kontrol bersama, dan dirinya berjanji menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Kami sangat bangga, ada elemen masyarakat yang masih peduli kepada lingkungan khususnya terkait sektor pertambangan, nanti akan kami sampaikan ke komisi-komisi terkait,” ujarnya. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
