DUGAAN Disebut-sebut Bupati HSU Terima Suap Rp 18.4 Miliar

SuarIndonesia – Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), H Abdul Wahid, masuk rumah tahanan KPK untuk menjalani proses hukum dugaan tindak pidana korupsi.

Abdul Wahid disebut-sebut menerima suap terhitung sejak 2019 sampai 2021 kurang lebih Rp 18,4 miliar.

Dana tersebut diterima Wahid diduga sebagai konpensasi proyek pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, menyebut yang bersangkutan diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa.
Firli menambahkan, pada awal 2019 silam Abdul Wahid menunjuk Maluki sebagai Plt. Kepala Dinas PU.

“Dan diduga ada penyerahan uang oleh MK untuk menduduki jabatan, yang sebelumnya sudah ada permintaan dari AW (Abdul Wahid),” kata Firli.

Berikutnya, pada awal 2021 Maliki menemui Wahid di rumah bupati terkait floting atau pembagian paket pekerjaan. Dalam dokumen lapiran Maliki telah menyusun dan menyebut nama-nama kontraktor yang akan memenangkan pekerjaan.

“Selanjutnya AW menyetujui paket floting dengan syarat ada komitmen fee dari nilai proyek.

Dengan rincian 10 persen untuk AW dan 5 persen untuk.
Rincian penerimaan tahun 2019 AW menerima sekitar Rp 4,6 M, 2020 Rp 12 M, 2021 Rp 1,8 M.
Selama penyelidikan KPK mengamankan sejumlah uang pecahan rupiah dan mata uang asing yang masih dihitung,” ujarnya.

Melalui kesempatan tersebut Firli juga mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia.

Menurutnya tiap kepala daerah sudah mempunyai pendapatan yang sah sesuai undang-undang.

“Kami minta kepala daerah kepala jangan hianati rakyat jangan pernah korupsi. Jika korupsi akan diminta oertanggungjawaban sesuai peraturan dan pasti kita ungkap.

Akibat dari korupsi akan berpengaruh terhadap kualitas barang dan jasa dan merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat luas.
Laksanakan dan jalankan amanah sebaik-baiknya,” pesan Firli.(*/RW)