SuarIndonesia – Diungkit soal keabsahan surat tanah di perkara Praperadilan atas police line Jalan Hauling Km 101 Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (20/1/2022).
Sidang lanjutan praperadilan terkait Asosiasi Sopir dan Tongkang terkait penutupan jalan dimaksud.
Agenda pihak Dit Reskrimum Polda Kalsel menghadirkan dua orang saksi, di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
Dari dua orang yang dihadirkan pihak termohon, ini pemohon merasa janggal dari keterangan saksi.
Pasalnya, saat ditanyakan tentang surat menyurat terkait kepemilikan Jalan Hauling tersebut, tidak bisa melampirkan dokumen sertifikat resmi.
“Dari keterangan saksi pihak PT TCT, saat di hadapan Majelis Hakim, Putu Agus Wiranata, mengakui tidak mempunyai ijin resmi dari Pengadilan Negeri tentang penutupan Jalan Hauling 101.
Dan hanya bisa melampirkan berdasarkan data, yang belum bisa dibuktikan keabsahannya,” ujar Kuasa Hukum, Asosiasi Pekerja Sopir dan Tongkang, Kurniawan Adi Nugroho, kepada awak media usai persidangan.
Akan tetapi, hingga sekarang police line tersebut masih terpasang, seharusnya apabila sampai sekarang masih dipasang, hal tersebut ranah nya bicara penyitaan.
“Apabila bicara soal penyitaan, seharusnya ada surat dari ketua pengadilan, namun hingga sekarang tidak ada,” katanya lagi.
Ia sebut, bijaksana harusnya Jalan Hauling Km 101 itu bisa dibuka, karena kasus Perdata sengketa tanah tersebut masih berjalan di Pengadilan Jakarta Selatan, dan masih belum tahu siapa yang memenangkan. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
