SuarIndonesia – Kesulitan masyarakat dalam menyelesaikan pembayaran tunggakan pajak diakui masih saja terhalang akibat akses dan alur pelayanan baik di tingkat kepolisian dan unit pelaksana pendapatan milik Badan Keuangan Daerah.
Khususnya layanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru kembali pelik, Hal ini kembali disorot Dewan Kalimantan Selatan.
“Urusan Balik Nama Kendaraan, diharapkan warga dengan mudah disini, namun sebaliknya permasalahan masih saja terjadi yakni akses dan rumitnya pelayanan,” kata anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi.
Itu usai melaksanakan Sosialisasi Perundang-undangan (Sosper) Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Provinsi Kalsel bersama warga dan aparat Desa Persiapan Hidayah Makmur, Senin (11/10/2021).
Menurut Paman Yani sapaan akrabnya, sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalimantan Selatan tengah berjanji untuk mengatasi permasalahan yang selama ini masih saja terjadi,
“Kita akan minta janji tersebut, kalau pun urusannya dari Banjarmasin atau Banjarbaru dan Martapura tidak jadi persoalan tetapi kembali pada waktu mereka.
Saya berharap agar Kepala Bakeuda untuk segera mengkomunikasikan hal ini dengan Ditlantas Polda Kalsel terkait permasalahan ini,” ucapnya.
Paman Yani juga mengatakan, sangat miris melihat kondisi seperti ini, dan menganggap masalah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
“Sejak dilantiknya Kepala Bakeuda Kalsel dari tahun 2020 hingga 2021, PR utamanya ya ini.
Bahkan, saya tantang untuk bisa segera merealisasi kemudahan mengurus hal tersebut dengan Ditlantas Polda Kalsel agar bisa mengarahkan kembali urusannya di tingkat Polres di kabupaten atau kota.
Seperti kita ketahui, selama ini masyarakat mengeluhkan mengingat baik jarak tempuh bahkan belum lagi ongkosnya, itu harus dipikirkan juga, apalagi masa pandemi Covid-19,” ujar paman Yani
Lebih lanjut Paman Yani mengatakan daerah tanah bumbu dan Kotabaru bisa dikatakan jauh, terlebih dari desa satu ke desa yang lain.
“Karena di daerah ini yang paling cukup menderita, jauh. Bayangkan saja, dari Pulau Sembilan Kotabaru ke Banjarmasin sana berapa hari waktu yang mereka tempuh menuju Polda setelah itu menginap lagi belum biayanya.
Tentu jadi beban, bahkan, di Tanah Bumbu kasusnya juga sama,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Persiapan Hidayah Makmur, Simpang Empat, Tanbu, Rudi Hartono mengatakan, kesulitan atau kendala yang selama ini dirasakan warganya dalam mendukung pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Provinsi Kalsel adalah alur pelayanannya.
“Harapan kami agar dipermudah baik dari segi sistem pembayarannya, tidak lain bertujuan agar dapat mengurangi beban warga,” ujarnya
Ia meminta, penyelesaian soal layanan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalsel bisa dipindahkan kewenangannya di tingkat Polres kabupaten/kota.
“Terkait balik nama, kami berharap dan mudah-mudahan bisa dikabulkan,”tutupnya (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
