Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira
SuarIndonesia – Sesuai kewenangan yang ada dalam perbaikan ekologi dilaksanakan Program Revolusi Hijau melalui Dinas Kehutanan Kalsel, selama 3 tahun berjalan sudah dilakukan penanaman kembali 60.000 hektar luas lahan kritis dari luasan keseluruhan 500.000 hektar.
“Secara bertahap dari tahun ke tahun dilakukan penanaman untuk mengatasi lahan kritis, tapi tentu semua perlu proses,” ujar Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira, baru-baru tadi.
Dana yang digelontorkan Pemprov Kalsel untuk perbaikan ekologi tersebut tidaklah sedikit. Dana sebesar Rp30 miliar dikucurkan untuk menopang gerakan revolusi hijau.
“Biasa dalam setahun lahan kritis yang tertangi paling hanya 2.000 hektar. Dengan adanya gerakan revolusi hijau kita fokus melakukan percepatan, maka dari 2018 – 2020 berhasil melaksanakan penghijauan atau penanaman di lahan kritis seluas 60.000 hektar,” bebernya.
Selain mengurai permasalahan di hilir, disebutkan Fajar pihaknya juga fokus menangani masalah di hulu.
Perizinan pertambangan yang tidak sesuai aturan dilakukan alias dicabut. Sejak kewenangan pertambangan dilimpahkan ke Pemprov Kalsel sejak 2017 silam tercatat 620 dari 900 izin dicabut.
“Sejak kewenangan berada di Pemprov Kalsel tidak ada lagi izin baru yang dikeluarkan. Semua hanya perpanjangan dan bagi yang tidak memenuhi syarat izinnya dicabut,” tegas Fajar.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
