DIHARAPKAN PUPR Provinsi Kalsel Izin Bangunan Gedung tak Asal Dikeluarkan

DIHARAPKAN PUPR Provinsi Kalsel Izin Bangunan Gedung tak Asal Dikeluarkan
Plt. Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar

SuarIndonesia – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, mengharapkan izin bangunan dan gedung tidak asal dikeluarkan. Namun harus memenuhi semua aspek keselamatan.

Belajar dari ambruknya ruko 3 lantai yang disewa Alfamart di di Jalan A. Yani Km 14, Gambut, Kabupaten Banjar, pihak pemprov akan menguatkan lagi pembinaan terhadap kabupaten kota.

Provinsi memang tak bisa berbuat banyak, sebab perizinan gedung dan bangunan berada di kabupaten kota.

“Posisi provinsi hanya aspek pembinaan. Apabila terdapat peraturan baru disenergikan dan disampaikan kepada kabupaten kota. Kewenangan mengeluarkan izin berada di kabupaten kota,” kata Plt. Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar, melalui Kabid Cipta Karya, Agung Dewanto, Kamis (21/4/2022).

Agung mengakui saat ini sedang masa transisi dari izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi perizinan bangunan gedung (PBG).

Perbedaan IMB dan PBG lebih kepada proses offline menjadi online.
“Perbedaan lainnya seperti di Kota Banjarmasin jika mendirikan bangunan lebih 2 lantai harus disidangkan oleh tim ahli bangunan gedung (TABG).

Pihak perencana diwajibkan melakukan ekspose baru ditanggapi TABG. Ketentuan ini tidak hanya diperuntukkan bagi bangunan gedung milik pemerintah, tapi juga milik masyarakat umum,” ujarnya.

Disebut Agung, lahan di Kalsel yang kebanyakan dengan struktur rawa sejatinya diwajibkan memenuhi persyaratan agar tidak terjadi gagal bangunan. Ia mengaku pihaknya juga sedang mengamati kejadian kegagalan bangunan yang menyebabkan ambruk.

“Penyebabnya apa akan dicari. Jika diperlukan kami punya laboratorium uji kontruksi,” tuturnya.

Kabid Cipta Karya, Agung Dewanto

Sebagai pembina kabupaten kota, Agung mengingatkan dalam membangun gedung sebelum izin keluar wajib dilaksanakan ekspose oleh perencana. Ia mengingatkan pemberi izin tidak langsung memberikan izin sebelum memastikan aspek keselamatan terpenuhi dalam perencanaan.

“Pihak kecamatan sebagai garis depan yang mengetanui wilayah harus lebih aktif. Jika ada bangunan baru jemput bola ditanya apakah sudah mengantongi izin atau belum.

Lalu pihak kecamatan melaporkan kepada pengawas bangunan (wasbang) kabupaten kota setempat untuk ditindaklanjuti, bukan kecamatan yang kelurkan izin tapi pihak wasbang,” pungkasnya.(adv/RW)

 91 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!