SuarIndonesia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong, saat rapat koordinasi dengan Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (10/3/2021), menuturkan pihaknya telah merencanakan bantuan pascabanjir untuk Kalsel.
Alue Dohong melanjutkan, berdasarkan data Kementerian LHK, ada enam Eselon 1 terkait di KLHK yang harus berkontribusi pada penanganan pascabanjir di Kalsel.
Enam Eselon 1 yang disebutkan meliputi Dirjen PDASHL, Dirjen PTKL, Dirjen PPKL, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, serta Dirjen PSLB3.
“Dari lingkup KLHK untuk tahun ini ada anggaran kurang lebih Rp75 miliar yang bisa dilaksanakan di Kalsel,” ujarnya.
Estimasi nilai bantuan sebesar Rp75 miliar diimplementasikan melalui masing-masing dirjen terkait.
Ditjen PDASHL sebanyak Rp36 miliar, Ditjen PTKL Rp3,4 miliar, Ditjen PPKL Rp1,5 miliar, Ditjen Penegakan Hukum Rp1,8 miliar, Ditjen PSKL Rp3,08 miliar, dan Ditjen Pengelolaan Sampah sebesar Rp36,7 miliar.
Dengan fokus penanganan di Banjarmasin, Banjarbaru, Tapin, dan Kabupaten Barito Kuala.
“Itu jangka pendek yang akan kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Wamen LHK.
Untuk upaya penanganan pascabanjir, Alue Dohong menjabarkan lima aspek yang hendak diterapkan.
“Pertama, regulasi termasuk tata ruang. Kedua, teknis atau engineering, termasuk bendungan dan Konservasi tanah dan air. Ketiga, vegetatif, artinya kita harus melakukan penanaman di daerah kritis.”
Sisanya adalah penegakan hukum dan aspek sosial. Menurutnya, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi itu sangat penting.
“Aspek-aspek tadi kita detailkan kegiatannya, anggarannya, sampai jangka waktu. Makanya, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang,” terangnya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dalam laporannya mengatakan, faktor anomali cuaca berperan besar dalam memicu bencana banjir di Kalsel.
“Dari hulu hujan deras, dengan debit air mencapai 340 mm. Disusul pula kenaikan air laut di wilayah hilir,” ucapnya.
Safrizal ZA merincikan kerusakan infrastruktur di Kalsel terdata 128 jembatan rusak, beberapa jembatan dan jalan strategis putus serta sarana infrastruktur lainnya
Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan hingga berdampak pada inflasi di beberapa tempat.
Mengenai pemulihan lingkungan pascabanjir, Safrizal menyebut perlu adanya program jangka panjang.
Namun, jika memungkinkan, program jangka panjang diupayakan menjadi menengah dan pendek.
“Perlu konsentrasi beberapa anggaran sekaligus untuk dilakukan secara paralel,” ujarnya.
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini juga menyampaikan harapan untuk meminimalisasi bencana banjir ke depannya.
Selain soal regulasi, perlu adanya dukungan pembuatan bendungan.
“Beberapa minta bendungan, termasuk di Balangan. Kami terus memperjuangkannya. Mohon dukungan Pak Wamen LHK.
Mohon juga dukungan terkait bendungan Riam Kiwa dan Pancur Hanau, ” ucapnya.(adv/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
