SuarIndonesia – Satu bulan ke depan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel keliling perkebunan kelapa sawit untuk melaksanakan audit.
Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap, mengapresiasi kerja sama yang baik bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar.
Dia berharap kerja sama ini akan meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dari bisnis kelapa sawit, mulai dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Tanah, hingga Pajak Air Permukaan.
“Kita tidak hanya akan merekomendasikan pembenahan terhadap aspek legalitas industri kelapa sawit, tetapi perbaikan tata kelola industri sawit dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Audit merupakan tindak lanjut instruksi Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait industri kelapa sawit. Hal tersebut guna mendapatkan data yang lebih akurat.
“BPKP diminta untuk memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola industri kelapa sawit, penguatan pengendalian, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pembangunan nasional pada sektor perkebunan dan industri kelapa sawit,” ucapnya, Jumat (5/8/2022).
Dia menyayangkan, terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak tertib menyampaikan laporan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini, ujarnya, salah satu faktor utama untuk dilakukan audit secara langsung di lapangan.
“Bahkan, terdapat perusahaan kelapa sawit yang tidak pernah menyampaikan laporan sama sekali usaha perkebunannya ke Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
