SuarIndonesia – Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 di rapat paripurna, di Banjarmasin. Rabu (5/10/2022)
Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hj Mariana didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hj Karmila dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Subhan Nor Yaumil.
Ada delapan fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya diawali pandangan Fraksi PKB melalui juru bicaranya H Agus Mawardi menyampaikan, pendapatan tahun 2023 ini diperkirakan mencapai sekitar Rp6,7 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya.
Karena itu, Fraksi PKB juga mendukung segala upaya yang akan dilakukan pemerintah agar perkiraan inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM Subsidi dapat dikendalikan serta berharap agar pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pengawasan agar kebocoran anggaran tidak terjadi.
Selanjutnya pandangan Fraksi Partai Golkar disampaikan jubirnya Hj Syarifah Rugayah bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen dari agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan semua potensi, baik sumberdaya manusia (SDM) maupun sumberdaya alam (SDA).
Kemudian Fraksi PAN menyampaikan pandangannya melalui jubirnya Dra Hj Rachmah Noorlias menyampaikan harapan dari capaian peningkatan pendapatan daerah provinsi melalui peningkatan SDM-nya agar meningkatkan pengalokasian dana kepada program pemerintah.
Yakni di bidang pendidikan dari minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen. Untuk semua SKPD provinsi, Fraksi PAN berpesan dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran serta memprioritaskan kepentingan masyarakat.
Sementara Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangannya melalui jubirnya Aris Gunawan, mengingatkan kepada stakeholder terkait agar dapat berfokus pada pencapaian program dan kegiatan yang memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat.
Sedangkan untuk anggaran 2023 penguatan infrastruktur yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan, baik petani, nelayan dan UMKM dalam rangka mendukung perekonomian mereka untuk mencapai industri berbasis pertanian dan perikanan.
Untuk Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya yang juga ketua fraksi, Gina Mariati melalui pandangannya berharap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN.
Dilanjutkan pandangan Fraksi PDIP melalui jubirnya Burhanuddin menyampaikan jajaran aparatur pemerintah menjemput bola UMKM.
PDIP juga menegaskan dinas terkait untuk menyusun rencana kerja secara efektif, efisien dan tidak monoton, serta berharap agar pemerintah memperhatikan dengan serius terhadap pengendalian banjir dan kebakaran hutan yang masih tinggi sepanjang 2022 ini.
PDIP juga mengingatkan SKPD untuk memberikan punishment kepada SKPD yang kinerjanya tidak optimal. Jika perlu adanya pemotongan anggaran bagi SKPD yang berpotensi menyumbang SILPA.
Pandangan Fraksi PKS melalui jubirnya Firman Yusi menyampaikan, Fraksi PKS mendorong penggunaan APBD Tahun Anggaran 2023 lebih fokus untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Dan terakhir, Fraksi PND melalui jubirnya Suwardi Sarlan menyampaikan pandangan berharap ada program stimulus agar perekonomian di Kalsel yang terpuruk akibat pandemi dan banjir bisa bangkit kembali. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
