Suarindonesia – DPR mengakui, wacana untuk mendanai saksi Pemilu dari anggaran negara (APBN) belum ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, DPR mempertimbangkan untuk masukkan pasal baru sebagai pijakan (cantolan) hukum, dalam UU APBN 2019.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Azis Syamsudin, menyatakan wacana pendanaan saksi Pemilu dari APBN masih dibahas dengan pemerintah. Salah satu yang menjadi pembahasan yaitu mencari landasan hukum untuk merealisasikan dana tersebut. Termasuk dengan mengkaitkannya dalam UU RAPBN.
“Makanya kalau di undang-undang, di dalam UU Pemilu kemarin enggak ada (dasar hukum). Harus dicarikan UU yang bisa nyantol. Salah satu alternatifnya UU APBN 2019,” kata Azis seperti dilansir kumparan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
Dia mengakui, kalau tak dimuat dalam UU APBN maka tidak ada payung hukum untuk membebankan dana saksi ke anggaran negara. “Ini lagi di kaji baik dari pemerintah maupun dari DPR,” lanjutnya.
Menurut Azis, kalau pun akhirnya hal itu dimasukkan ke dalam UU APBN, maka tidak melanggar azas hukum atau pun norma kepatutan yang lain. “Kalau tidak melanggar aturan filosofi UU maka akan dimasukan. Tapi ini masih dilihat filosofi hukumnya, normatif hukumnya,” ujar Azis.
Jika akhirnya hal ini diakomodasi ke dalam UU APBN dan dijalankan, maka keputusan ini akan diserahkan ke Bawaslu. Dengan begitu, partai-partai harus memasukkan nama-nama saksi. “Kalau itu disepakati akan dimasukan ke Bawaslu. Partai-partai hanya memasukan nama saksi kemudian pelatihan dan penyebaran pendistribusiannya dana saksi itu melalui Bawaslu,” pungkasnya. (BY)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
