Suarindonesia – Proses Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mengalami ketidakjelasan Pasalnya sampai sekarang masih tidak mendapat dasar ketentuan yang mengatur dari peraturan menteri (permen).
Di samping permen yang belum jelas, ditambah pula pada teknis pemberian gaji yang juga masih belum jelas, apakah harus dari APBD yang memberikan gaji atau dana dari APBN.
Namun berdasarkan pengakuan Asisten III Setdako Bidang Administrasi, Ahmad Nur Djaya mengaku saat dilaksanakan pertemuan seluruh perwakilan Pemda di Batam pekan lalu tidak mendapati keputusan yang seragam soal teknis gaji yang diberikan kepada P3K tersebut.
Menurut Djaya, belum dapatnya keputusan soal teknis gaji tersebut dikarenakan ketidakhadiran dari perwakilan kementerian keuangan yang memiliki wewenang untuk menentukan pihak yang tepat soal pemberian gaji P3K.
“Pada pertemuan kemarin di Batam pun tidak mendapati hasil keputusan yang disepakati soal siapa yang menggaji P3K, gantung jadinya status dari P3K ini, ditambah permennya pun masih belum ada juga sebagai landasan,” ucapnya kepada awak media (31/1).
Selain itu Djaya mengungkapkan jika beberapa daerah memang tidak setuju dan tidak bersedia jika beban gaji P3K dibebankan pada pemerintah daerah.
“Sebab untuk menggaji PNS atau ASN yang ada saja masih minta suntikan pada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Djaya mengharapkan kepada perwakilan Banjarmasin yang ada di pusat baik dari Forum Guru Nasional maupun Ikatan Guru untuk memperjuangkan soal gaji P3K agar seyogyanya ditanggung secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.
“Kesimpulannya begini, kita meminta perwakilan Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin yang ada di pusat untuk memperjuangkan itu gaji P3K agar digaji dari pusat,” katanya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
