BEKERJA Sistem Shift di Rumah Diberlakukan Pemko Banjarmasin

- Penulis

Kamis, 26 Maret 2020 - 19:34 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengeluarkan kebijakan untuk pegawainya. Terhitung sejak 23 Maret lalu, Pemko Banjarmasin mulai memberlakukan sistem kerja di rumah.

Kebijakan ini sesuai surat edaran (SE) Walikota Banjarmasin Nomor 065/150/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemko Banjarmasin.

Namun yang perlu dicatat, aturan ini tak berlaku bagi semua pegawai, melainkan hanya untuk tenaga honorer dan kontrak saja.

Kebijakan ini tak berlaku bagi pejabat struktural tertinggi, seperti eselon II dan III yang ada di dinas, badan, Inspektorat, Satpol PP, dan Sekretaris dewan.

Kemudian eselon III dan IV di Sekretariat dewan, dan RSUD Sultan Suriansyah, eselon III dan IV di kecamatan, serta eselon IV di kelurahan dan UPTD.

Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah mengatakan, pemberlakuan kerja di rumah ini memang diprioritaskan untuk staf, dengan cara sistem shift, alias gantian. Tujuannya agar pelayanan bisa terus berjalan.

“Yang diprioritaskan staf, juga berlaku untuk honorer. Sesuai keputusan rapat mereka bekerja di rumah dengan cara shift. Yang mengatur kepala dinasnya masing-masing,” ujarnya, Kamis (26/03/2020).

Sistem shift ini sengaja diberlakukan sebagai solusi agar pekerjaan khususnya yang bergerak di bidang pelayanan tetap terus berjalan. “Ya jangan sampai nanti, aturan ini malah membuat pelayanan kita jadi stagnan,” ucapnya.

Baca Juga :   BALAP LIAR dan Knalpot Brong, 20 Pelanggar Ditindak

Kendati bekerja di rumah, para pegawai ini juga tetap harus absen. Namun absen yang diberlakukan untuk sementara ini bersifat manual.

Herman pun mewanti-wanti para pegawai ini untuk tak menyalahgunakan kesempatan. Ia meminta untuk pegawainya bekerja secara profesional meski hanya di rumah saja.

Pengawasan pun, lanjut Herman, perlu dilakukan oleh instansi yang berwenang baki dari kepegawaian maupun Satpol PP.

“BKD dan Satpol diminta untuk mengawasi, jangan sampai yang di rumah digunakan untuk keluyuran. Juga untuk sidik jari ditiadakan, tapi manual ini juga diawasi, jangan sampai ada yang nitip absen,” tegasnya.

Selain itu, Herman memastikan bahwa kerja di rumah ini tak akan berpengaruh terhadap gaji ataupun tunjangan mereka. “Untuk tunjangan mereka tetap tak berpengaruh. Makanya harus diawasi. Dan mereka jangan sampai menyalahgunakan,”katanya. (SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara
PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres
HABIB Farhan Minta Pemprov Siaga Antisipasi Banjir Musim Hujan
TEKAN ANGKA Pengangguran, Kapolda Kalsel Lepas 68 Peserta Pelatihan Kerja Program Poliran
JAMWAS Inspeksi Pimpinan di Sejumah Kejari Wilayah Kalsel
DARI DPR KE MK hingga MPR, Jalan Konstitusional Pemakzulan Wakil Presiden
POHOH TUMBANG Timpa Siswa SMA di Banjarmasin
DIPUTUS PACAR, Seorang Buruh Nakat Gantung Diri

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 22:00

MODUS Alihkan Mobil Jaminan Fidusia, Debitur Mizuho Leasing Berujung Diganjar 7 Bulan Penjara

Kamis, 12 November 2026 - 21:32

REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik

Kamis, 12 November 2026 - 21:23

PRESIDEN PRABOWO Miliki Waktu 14 Hari Ajukan Dua Cawapres ke MPR

Kamis, 12 November 2026 - 21:16

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 November 2026 - 20:24

PRESIDEN PRABOWO Hormati Keputusan Gibran Mundur sebagai Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 20:06

2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik

Rabu, 11 November 2026 - 21:51

GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

Rabu, 11 November 2026 - 19:52

OMBUDSMAN: Jaminan Produk Halal Hak Publik yang Dilindungi Negara

Berita Terbaru

Tangkapan layar - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (YouTube @TVR Parlemen)

Hukum

KAPOLRI: SU Jalani Penahanan Rumah

Kamis, 12 Nov 2026 - 21:16