ANGGARAN Sekolah Rakyat Rp1,1 Triliun

- Penulis

Rabu, 30 Juli 2025 - 23:01 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7/2025) setelah keduanya menghadiri rapat terbatas Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7/2025) setelah keduanya menghadiri rapat terbatas Sekolah Rakyat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

SuarIndonesia — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

Walaupun demikian, Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

“Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

“Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” tutur Saifullah dilansir dari ANTARANews.

Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

Baca Juga :   ANAK harus Dilindungi dari Promosi Vape di Medsos

“Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” ujar Saifullah.

Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

“Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan
KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus
BARESKRIM Dalami Unsur Pidana Karhutla dari Sanksi Administratif
8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung
2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat
KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif
RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang
SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:09

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 September 2026 - 21:51

KASUS KORUPSI MBG: Enam Tersangka Dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jakpus

Selasa, 29 September 2026 - 21:36

8 OKTOBER, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung

Selasa, 29 September 2026 - 21:30

2027 GAJI PPPK Pemda Resmi Ditanggung Pemerintah Pusat

Selasa, 29 September 2026 - 21:26

KEMENHAJ: 50 Persen Biro Umrah Berstatus tidak Aktif

Selasa, 29 September 2026 - 21:10

RUU APBN 2027 Disahkan jadi Undang-Undang

Selasa, 29 September 2026 - 14:52

SEORANG WARGA KALSEL Laporkan Dugaan Ancaman Oknum Polisi, Diapresiasi Respons Divisi Propam Polri

Selasa, 29 September 2026 - 13:09

TEREKAM CCTV, Pencuri Motor Diringkus Satreskrim Polresta Banjarmasin

Berita Terbaru

Headline

TRAGEDI Alfamart Gambut, Seorang Pria Ditemukan Tewas

Rabu, 30 Sep 2026 - 14:06

Ketua Umum Perempuan Aman Devi Anggraini (kiri), Dewan Pakar Perempuan Aman Arimbi Heroepoetri (kedua kiri), Dewan Nasional Perempuan Aman dari Kalimantan Isnah Ayunda (ketiga kiri), dan Pengurus Harian Komunitas Perempuan Aman Sawesuma Novilla Maria Aru (kedua kanan) dalam media gathering Temunas IV Perempuan Aman, di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (Foto: Antara/Anita Permata D)

Nasional

PEREMPUAN ADAT Masih Didiskriminasi dan Diabaikan

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:09

Irjen Pol Iwan Kurniawan, Kapolda Kalteng. (Foto: HO-Polda Kalteng)

Kalteng

PENEGAKAN HUKUM 130 Laporan Karhutla Kalteng

Selasa, 29 Sep 2026 - 22:01

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca