Suarindonesia – Sebanyak 52 kelurahan di Kota Banjarmasin direncanakan akan mendapatkan dana kelurahan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi umum (DAU).
Dana kelurahan ini digunakan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti halnya dana desa.
Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina mengungkapkan, dana kelurahan adalah dana yang disisihkan Rp3 triliun dari dana desa sebesar Rp73 triliun. Dana kelurahan ini muncul setelah APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) meminta agar pemerintah kota juga mendapatkan dana kelurahan seperti halnya dana desa.
“Perjuangan tiga tahun dari para walikota se Indonesia, dan akhirnya presiden menyetujui untuk memberikan dana kelurahan seperti halnya dana desa,” ungkap mantan anggota DPRD Kalsel ini di sela-sela peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Jumat (23/11/2018).
Politisi PKS ini menjelaskan, dana kelurahan juga bervariasi tergantung kondisi kelurahan. Ada tiga katagori dana kelurahan yang akan digelontorkan, yakni kelurahan dengan kondisi kekurangan, kelurahan dengan kondisi sedang, dan kelurahan dengan kondisi sudah bagus.
Kriteria lainnya dana digunakan untuk peningkatan dan perbaikan SDM, perbaikan fisik dan sarana perkantoran. “Memang sekarang tunggu Juklak dan juknis peruntukan dana tersebut, tetapi untuk gelontoran APBD, dana tersebut masuk melalui pos
kelurahan masing-masing sesuai dengan proporsi dan kriterianya,” ujarnya.
Sementara untuk anggaran yang dapatkan nanti, ia mengaku belum mengetahui pressis indeksnya. Menurut prediksinya Kota Banjarmasin akan mendapatkan sekitar Rp25 miliar jika 52 kelurahan mendapatkan.
“Indeksnya masih belum jelas, tapi jika dari Rp3 triliun yang dikucurkan dana kelurahan, maka diprediksi sekitar 25 miliaran rupiah untuk 52 kelurahan, masing -masing mungkin sekitar Rp500 jutaan,” katanya.
Khusus bagi pemko, dengan adanya dana kelurahan ini, akan mempermudah dan mempercepat pembangunan kota nantinya. Apalagi soal kesiapan penggunaan anggaran di mana kelurahan sudah memiliki struktur kepegawaian yang jelas sehingga pastinya lebih paham dalam penggunaan dana tersebut.
“Jika dibandingan kesiapan kelurahan dan desa, tentu lebih siap kelurahan, sebab kelurahan SDM nya sudah ASN dan juga sudah memiliki struktur kepegawaiannya. Jadi tentu lebih siap dalam mengelola dana tersebut,” demikian Ibnu Sina.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
