SuarIndonesia — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan saat ini sebanyak 509 pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
Kebijakan pembebasan atau penggratisan BPHTB dan PBG tersebut dirancang sebagai program ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat, sekaligus menjadi solusi bagi rakyat yang belum memiliki rumah layak huni.
“Program ini berbasis ekonomi kerakyatan, karena Presiden menyadari masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah layak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Tito menjelaskan kebijakan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Ia mendorong seluruh pemda untuk aktif mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah dengan membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR.
Langkah ini penting agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membangun atau merenovasi rumah tanpa terbebani biaya perizinan.
“BPHTB yang semestinya 5 persen dari NJOP kini menjadi nol. PBG juga sudah kami nolkan. Tujuannya agar masyarakat kecil tidak terbebani biaya saat ingin membangun atau memperbaiki rumah,” ujarnya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Kemendagri memantau secara rutin setiap pekan perkembangan daerah yang belum menerbitkan Perda Pembebasan BPHTB dan PBG.
Tito menegaskan Kemendagri akan terus mendorong seluruh kepala daerah agar kebijakan ini benar-benar dijalankan secara merata.
“Setiap minggu saya cek daerah mana yang sudah menerbitkan PBG untuk MBR dan mana yang belum. Kami ingin semua daerah bergerak serempak,” tutur Tito dilansir dari AntaraNews.
Program tiga juta rumah di bawah koordinasi Presiden Prabowo ini diproyeksikan mampu menumbuhkan perekonomian hingga 2 persen.
Dampaknya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan sektor perbankan, pengembang, arsitek, desainer, hingga industri bahan bangunan.
“Program ini punya efek domino besar, dari buruh bangunan, arsitek, hingga supplier material seperti kayu dan semen semuanya akan ikut bergerak,” kata Tito. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
