SuarIndonesia — Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen lebih dari 2.000 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi sebagai bagian dari pembenahan tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan, termasuk yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Yang tidak punya SLHS kami tutup. Bahkan, kami sudah menutup lebih dari 2.000 dapur secara permanen karena terkait urusan higiene dan sanitasi ini,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Ia mengatakan pembenahan diperlukan karena pengawasan sebelumnya dinilai belum memadai, sementara ribuan dapur beroperasi dengan standar bangunan, sumber daya manusia, pengadaan bahan pangan, dan pelayanan yang tidak seragam.
Sudaryono mencontohkan temuan di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, ketika ikan yang tidak tertampung di dalam lemari pendingin dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 12 jam sebelum dimasak.
Di Cirebon, ia menyebut adanya dapur yang membeli telur puyuh matang dalam kondisi sudah dikupas sehingga proses pengolahan dan kebersihannya tidak dapat dipastikan. Sementara itu, di Bogor, ditemukan penggunaan bumbu kacang sate yang sudah jadi meskipun terdapat standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
BGN juga telah menutup secara permanen sejumlah dapur yang dinilai melakukan kelalaian secara sengaja, termasuk dapur di Karo, Semarang, dan Blora.
“Selain memperketat standar higiene, BGN juga mewajibkan pengelola dapur MBG menyampaikan laporan penggunaan dana harian (LPDH) sebelum memperoleh tambahan dana operasional,” tuturnya.
Sudaryono mengungkapkan, dari 26.385 dapur MBG yang telah beroperasi, sekitar 6.100 dapur belum melaporkan penggunaan dana harian. BGN akan menahan penambahan dana dan menghentikan sementara operasional dapur tersebut untuk pemeriksaan inspektorat.
Ia menegaskan pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum.
Efisiensi anggaran MBG Rp44 triliun
Sementara itu, dilansir dari Antara, BGN telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun selama 100 hari kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono sebagai wujud perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sampai dengan 100 hari ini, kami telah efisiensi anggaran, dari Rp268 triliun yang dialokasikan kepada BGN, setelah kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” kata Sudaryono di Jakarta.
Ia menambahkan, efisiensi yayasan juga dilakukan sebesar Rp2,5 triliun, efisiensi dana operasional dapur MBG sebesar Rp3 triliun, dan pengembalian dana saldo virtual account fiktif sebesar Rp0,5 triliun, sehingga total yang dikembalikan ke negara sebesar Rp44 triliun.
Selain efisiensi anggaran, BGN juga telah menetapkan insentif flat pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp2.000 per porsi MBG, dikalikan jumlah penerima manfaat.
“Dahulu, dapur itu berapapun dia kasih makan, itu dibayar Rp6 juta, sementara satu ompreng itu Rp15 ribu, karena idealnya satu dapur itu (melayani) 3.000 porsi, ini enggak, melayani 500, 700, 1.000, dibayar tetap Rp6 juta. Maka, kami telah mengeluarkan aturan, insentif itu berlaku flat Rp2.000, dikalikan sesuai jumlah penerima manfaat,” paparnya.
Sudaryono menambahkan, sesuai temuan BPK dan rekomendasi BPKP, BGN juga telah mengembalikan anggaran sebesar Rp160 miliar ke kas negara.
“Jadi, setiap rupiah ini adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Ini terus kita sisir lagi, ini adalah uang rakyat yang benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan,” tuturnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
