WAKIL Ketua DPRD Kalsel akan Koordinasi ke Pusat Terkait Insentif Kader Dibiayai dari Dana Desa

SuarIndonesia – Dampak pandemi covid 19, selain faktor perekonomian juga salah satunya berkurangnya asupan gizi pada anak anak terutama anak balita.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin mengatakan pembatasan kegiatan masyarakat bisa menyebabkan terhentinya layanan posyandu.

“Dikhawatirkan pandemi Covid-19 akan menambah angka stunting baru, ditambah kebijakan relokasi anggaran dimungkinkan berpengaruh pada alokasi dana untuk kegiatan pencegahan stunting,” ucanya saat kunjungan lapangan bersama Dinkes Provinsi Kalsel ke Desa Wonorejo Kusan Hulu, Tanah Bumbu.

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.

Selain itu stunting berpotensi penyakit jantung dan rendahnya kemampuan belajar hingga akhirnya berakibat tidak optimalnya produktivitas dan hal ini tidak diinginkan dalam pembangunan manusia.

Bang Dhin sapaan akrabnya ini juga mengatakan Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan stunting sesuai dengan Permendesa Nomor 19/2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2018.

Disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa.

“20 persen dana desa untuk bidang kesehatan termasuk di dalamnya stunting, buat kegiatannya dengan serius.

Dana desa tidak hanya sekadar untuk pembangunan infrastruktur. Desa harus berinovasi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut

Ia menyebutkan dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa.

Beberapa kegiatan tersebut ujarnya seperti pembangunan/rehabilitasi poskesdes, polindes dan Posyandu, penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak, perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui.

Ditambahkan bang Dhin, kemudian ada kegiatan pembangunan sanitasi dan air bersih, lantas melalui pengadaan insentif untuk kader kesehatan masyarakat, pembangunan rumah singgah, pengelolaan Balai Pengobatan Desa, pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain).

Sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat, serta melalui pengadaan ambulans desa yang bisa berupa mobil atau kapal motor di desa yang memiliki kawasan perairan.

“Saya akan koordinasi juga ke pusat terkait insentif kader yang dibiayai dari dana Desa” ucap Bang Dhin

Diketahui, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018, prevalensi stunting nasional 30,8 persen dan Kalsel tercatat 33,08 persen

“Stunting itu masalah kompleks dan perlu penanganan sinergitas antara stakeholder. Bidang kesehatan sudah pasti.

Misal lainnya Bidang pertanian perikanan untuk ketahanan pangan, PUPR mengurus sanitasi perumahan, KB dan pemberdayaan perempuan bantu promosi 1000 HPK, bidang pendidikan juga harus bantu dalam hal kelas parenting, Kominfo mengkampanyekan isu stunting, dan lain sebagainya” urai politisi muda asal Tanah Bumbu ini.

Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia.

Kalsel menempati nomor 7 dari bawah dari seluruh Provinsi Indonesia dan Tanah Bumbu urutan ke 2 dari bawah dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel. Harus digaris bawahi data terus fluktuatif karena berdasarkan hasil surveilans.

“Prevalensi Kalsel lebih tinggi dari nasional, artinya kita dituntut untuk lebih ekstra lagi. Jangan program sendiri-sendiri.

Komunikasi, konsultasi dan koordinasi kan sama-sama. SKPD kita ini di laporan LKPJ setiap tahun pasti ditulis lemahnya komunikasi koordinasi.

Saya berharap ini bisa diatasi dg serius serius sehingga berbagai program kepala daerah bisa berjalan baik kedepannya. tutup Bang Dhin. (HM)