SuarIndonesia – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Syaifuddin menjelaskan adanya ketetepan suatu ketentuan harus didasari dengan Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah.
Terkait vaksin menjadi salah satu syarat untuk pendidikan, hal ini harus jelas, jangan sampai menjadi desas desus yang dapat menimbulkan polemik.
“Masyarakat harus memahami selama itu bukan suatu keputusan atau ada oknum yang mewajibkan, harus kita pertanyakan, atas dasar apa mereka menentukan, terlebih hal tersebut sudah dikonfirmasi dan bukan suatu kewajiban,” ucap Lutfi kepada awak media, Rabu (13/7/2022).
Lanjut Politisi dari Partai Gerindra ini, vaksin memang tentunya baik untuk menghidari dari berbagai penyakit, namun ini bukan suatu keharusan ataupun syarat untuk mendapatkan pelayanan lain seperti wajib pendidikan,
“Kita khawatirkan akan berdampak buruk pada dunia pendidikan. seperti main bola mencetak ke gawang sendiri, atau kebijakan blunder,” katanya.
Lanjutnya, bila memang mewajibkan, pemerintah harus sudah siap, dan cukup vaksin untuk anak dan harus melalui uji klinis dari lembaga resmi,
Masyarakat juga menurutnya harus bersyukur, ini vaksin memang untuk menghindari penyakit, namun juga jangan dijadikan syarat untuk mendapatkan suatu pelayanan lain.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Muhammadun menghimbau pada masyarakat, adanya vaksin pada anak, atau imunisasi seperti campak, dan yang lain jangan terlalu di khawatirkan.
“Tolong ikuti dan laksanakan, karena ada jadwal, dan jeda waktu yang telah ditentukan,”katanya
Sedangkan, untuk orang tua yang mengetahui kondisi anaknya, sebelum atau akan divaksin terlebih dulu konsultasikan pada petugas vaksin, keluhan apa yang di alami si anak
“Serahkan saja pada ahlinya persoalan ini,” ujarnya.(HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
