UPAYA “Corruptor Fight Back” Mengenai Lembaga Kejaksaan, Begini Pendapat Seorang Senator

- Penulis

Sabtu, 8 Juni 2024 - 13:38

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

,DR  Abdul Rachman Thaha SH MH.

,DR Abdul Rachman Thaha SH MH.

SuarIndonesia – Masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor, utama pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan.

“Di beberapa Media elektronik mengenai lembaga Kejaksaan saat ini berubah menjadi lembaga Superbody. Ini menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan, dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan “corruptor fight back” (serangan balik koruptor dengan mengadu domba antar penegak hukum,” kata Dr  Abdul Rachman Thaha SH MH,  seorang senator yang dikenal sebagai ART, Sabtu (8/6/2024).

“Seyogyanya masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih,” tambah ART.

Digaskannya , bahwa Kejaksaan memang diberikan kewenangan lebih, namun hanya khusus tindak pidana korupsi.

Dan, kewenangan tersebut adalah hal yang biasa, bahkan gebrakan Kejaksaan mengungkap Oligarki di dunia pertambanagan itulah yang dinantikan masyarakat.

Kasus Timah, apabila hanya ditangani melalui penegakan administrative penal law maka yang terjaring hanyalah pelaku-pelaku kecil, seperti penambangan tanpa ijin.

Baca Juga :   PRESIDEN Boleh Ikut Kampanye Politik Pilkada

Kejaksaan melalui instrumen tindak pidana korupsi sesungguhnya membongkar sistem jahat atau mafia di sektor pertambangan yang pada kenyataannya rakyat kecil yang dirugikan. Sementara ada pihak-pihak tertentu yang menikmati hasil pertambangan secara berlimpah-ruah.

ART juga menjelaskan, framing negative terhadap Kejaksaan tidak akan berarti apa-apa selama Kejaksaan membuktikan kinerjanya menangani kasus-kasus mega korupsi.”Saya yakin rakyat akan berdiri di depan lembaga yang selalu memperjuangkan hak-hak mereka,” pungkas ART. (*/ZI)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TKD BERKURANG, Anggaran Dinas PUPR Kalsel 2027 Anjlok 800 Miliar
KONTROVERSI Pelibatan Babinsa dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak Dikritik – ‘Bisa Menggerus Kepercayaan’
PATROLI HUMANIS Perkuat Kedekatan dengan Warga Sungai Miai Dalam
KPK: Bupati Lombok Barat LAZ dan Dua Orang jadi Tersangka Korupsi
PENGUMUMAN Hasil Seleksi SPMB SNT 3 Agustus 2026
DIGELEDAH Dinkes Banjar, Puluhan Dokumen dan Satu Alat Bukti Elektronik Disita
KERIBUTAN di Teluk Masjid Berakhir Damai Lewat Musyawarah
KORUPSI Pembiayaan Batu Bara Rugikan Negara Rp38 Miliar

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 21:35

KONTROVERSI Pelibatan Babinsa dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak Dikritik – ‘Bisa Menggerus Kepercayaan’

Selasa, 21 Juli 2026 - 20:42

KPK: Bupati Lombok Barat LAZ dan Dua Orang jadi Tersangka Korupsi

Senin, 20 Juli 2026 - 22:05

PERKUAT KEBANGSAAN, DPRD Kalsel Sosialisasi Pancasila di Desa Liyu

Senin, 20 Juli 2026 - 21:08

KORUPSI Pembiayaan Batu Bara Rugikan Negara Rp38 Miliar

Minggu, 19 Juli 2026 - 21:49

DILIBATKAN BPBD Dua Sekolah di Balangan dalam MPLS

Sabtu, 18 Juli 2026 - 22:57

CERITA FOTO IKONIK Lionel Messi Memandikan Lamine Yamal saat Bayi

Kamis, 16 Juli 2026 - 22:12

EDUKASI Pelajar SMPN 2 Banjarmasin Lewat Program Police Goes To School

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:56

DIPICU SUARA KNALPOT, Pedagang Gorengan Bunuh Seorang Pemuda di Hadapan Sang Istri

Berita Terbaru

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel M Fitri Hernadi. (Foto: ANTARA/Tumpal AA)

Bisnis

DIUPAYAKAN Penerbangan Umrah Langsung ke Jeddah

Selasa, 21 Jul 2026 - 20:52

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca