SuarIndonesia – Tuntaskan kasus alih fungsi lahan dan soal proyek didesak massa KAKI Kalsel di aksinya pada dua Kementerian di Jakarta dan Kejaksaan Agung RI, Senin (13/12/2021)
Massa Komunitas Anti Korupsi Indonesia (KAKI) sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Mahasiswa Jabotabek.
Ini, aksi unjuk rasa pada tiga titik yakni di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Republik Indonesia dan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) termasuk di Kejaksaan Agung.
Aksi massa mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian dari Polda Metro Jaya, namun semua berjalan lancar.
Massa yang “dikomodoi” Ketua KAKI Kalsel, A Husaini menyampaikan melalui oraasinya dan setelah itu menyerahkan dokumen tuntutan kepada perwakilan pada masing-masing lembaga tersebut.
“Sudah kita sampaikan soal minta penuntasan lahan di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dugaan mark-up.
Tentang sejumlah proyek di Hulu Sungai Selatan yang ada dugaan bermain oknum –oknum.
Serta kasus alih fungsi lahan PTPN Danau Salak di Kabupaten Banjar,” ujar A Husaini.
Dikatakan lagi, soal di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Selatan (HSS) menyangkut lahan PTPN dan sejumlah Proyek disuarakan di Kementerian ESDM dan BUMN.
Sedangkan menyangkut penuntasan lahan Muara Tapus di HSU, disuarakan di Kejaksaan Agung RI, agar pengusutannya yang sudah lama ‘terendam” segera dituntaskan.
“Dugaan mark-up dalam pengadaan tanah Muara Tapus tahun anggaran 2016 senilai Rp 16,4 miliar, sebelumnya diusut tim Jaksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung RI,” jelasnya lagi.
Dari keterangan pengadaan lahan di Muara Tapus yang dibeli pemerintah setempat pada tahun 2016.
Dengan jumlah anggaran sebesar Rp 16 Miliar lebih, yang mana prosesnya diduga tidak sesuai dan juga
diduga terindikasi tindak pidana korupsi dari proyek pengadaan lahan tersebut.
Karena pembelian lahan tersebut, diduga tidak sesuai NJOP dan tidak ada tim penilai atau aprisial.“Kita minta tuntas kasus ini, jangan sampai ada oknum bermain dibalik semua itu,” teriak massa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI.
Ketika itu massa menggunakan pengeras suara saat orasi dari atas mobil, juga ketika di lingkungan Kementerian BUMN dan ESDM, “teriaki” Menteri BUMN, Erick Tohir.
Tak lain agar usut tutas pengalihan fungsi lahan milik Negara PTPN Danau Salak di Kabupaten Banjar, yang menjadi lahan pertambangan.
Massa menuntut agar Kementerian BUMN turun ke Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan memeriksa PTPN Danau Salak yang diduga dialih fungsikan lahannya.
“Ada dugaan lahan PTPN Danau Salak lahannya disalahgunakan, yang semestinya untuk perkebunan karet menjadi lahan pertambangan batubara dan dikuasai swasta.
Semua disampaikan akan kita tunggu hasilnya, jika tidak akan kembali melakukan aksi serupa,” pungkas A Husaini. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
