SuarIndonesia – The Indonesian Institute menilai proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2027–2032 perlu dikawal secara transparan dan akuntabel untuk mengantisipasi potensi intervensi politik menjelang Pemilu 2029.
Peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026), mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.
Salah satunya, hingga akhir Oktober 2026, susunan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI belum diumumkan secara terbuka.
Padahal, masa jabatan anggota saat ini berakhir pada April 2027. Sedangkan Undang-Undang Pemilu mengatur pembentukan tim seleksi paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
Menurut kajian akhir tahun berjudul “Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029” itu, Arfianto mengatakan ketidakpastian jadwal berpotensi mempersempit waktu seleksi, pemeriksaan rekam jejak calon, serta ruang partisipasi masyarakat.
Kajian itu juga mencatat lima persoalan utama, yakni ketidakpastian jadwal rekrutmen, desain seleksi berjenjang dan aturan teknis yang belum konsisten, potensi intervensi politik, lemahnya verifikasi integritas calon dan anggota tim seleksi, serta belum optimalnya keterwakilan perempuan dan partisipasi publik.
Arfianto menegaskan keterlibatan Presiden dan DPR dalam proses rekrutmen memiliki dasar konstitusional. Namun, mekanisme seleksi perlu dirancang dengan pengamanan yang memadai untuk mencegah konflik kepentingan dan negosiasi politik dalam penentuan calon.
Untuk memperkuat proses seleksi dalam waktu dekat, The Indonesian Institute merekomendasikan Presiden segera mengumumkan susunan tim seleksi beserta jadwal rekrutmen tanpa harus menunggu revisi UU Pemilu selesai.
Lembaga tersebut juga mendorong keterbukaan kriteria penilaian, hasil pemeringkatan, dan skor setiap tahapan seleksi agar masyarakat dapat mengawasi proses pemilihan calon penyelenggara pemilu.
“Partisipasi masyarakat harus dibuka sejak awal melalui mekanisme keberatan publik dan audit rekam jejak. Verifikasi integritas juga perlu diperkuat melalui pemeriksaan faktual, serta kerja sama dengan KPK dan PPATK. Afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus diterapkan pada setiap tahapan seleksi, bukan hanya pada penetapan akhir,” kata Arfianto, melansir dari Antara.
Dalam jangka panjang, The Indonesian Institute mengusulkan reformasi desain rekrutmen melalui revisi UU Pemilu dan undang-undang terkait.
Usulan tersebut antara lain memperkuat independensi tim seleksi, mengubah mekanisme uji kelayakan dan kepatutan DPR menjadi rapat dengar pendapat konfirmasi terhadap calon dengan peringkat teratas, serta menerapkan standar seleksi berjenjang secara nasional.
Selain itu, jadwal rekrutmen perlu diselaraskan dengan siklus pemilu nasional dan daerah agar pergantian anggota penyelenggara tidak berlangsung di tengah tahapan pemilu.
Lembaga tersebut juga mendorong penguatan ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan melalui perubahan rumusan yang lebih mengikat, dari sekadar “memperhatikan” menjadi “memuat”.
The Indonesian Institute mengajak masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi perempuan, dan media turut mengawasi proses rekrutmen sejak pembentukan tim seleksi hingga penetapan anggota KPU dan Bawaslu terpilih. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
