SuarIndonesia – Diterimanya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR RI lintas delapan fraksi oleh pimpinan dewan pada 11 November 2026 menjadi babak krusial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Langkah parlemen ini bukanlah manuver politik yang lahir di ruang hampa, melainkan respons konstitusional yang sah dan terukur untuk menegakkan hukum pasca lahirnya dua putusan lembaga peradilan tertinggi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Secara yuridis, langkah 120 anggota dewan tersebut telah berpijak pada rel peraturan perundang-undangan yang tepat. Merujuk pada Pasal 79 ayat (3) huruf c dan Pasal 211 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 Tata Tertib DPR RI, HMP merupakan instrumen resmi parlemen untuk menyikapi dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Dengan dukungan 120 anggota dari seluruh fraksi—yang jauh melampaui ambang batas minimal 25 orang pengusul—usulan HMP ini memiliki legitimasi prosedural yang kuat untuk ditindaklanjuti.
Lebih jauh lagi, substansi HMP ini memiliki landasan pembuktian yudisial yang sangat kokoh. Proses di parlemen bergerak untuk mengeksekusi konsekuensi ketatanegaraan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam putusannya yang bersifat final dan mengikat (final and binding), MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Wakil Presiden dan memerintahkan pencabutannya karena diterbitkan secara cacat formil tanpa bukti ijazah atau diploma tanda kelulusan.
Karena pembatalan keputusan tata usaha negara tersebut berlaku surut (ex tunc) sejak surat keterangan diterbitkan pada tahun 2019, maka secara hukum syarat administratif pencalonan pendidikan minimal setara SLTA menjadi gugur dan tidak lagi terpenuhi.
Kendati demikian, dalam sistem presidensial Indonesia, eksekusi pemberhentian Wakil Presiden akibat gugurnya syarat jabatan tetap harus menempuh koridor Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang melibatkan tiga lembaga negara secara berjenjang: DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Diterimanya usulan HMP di meja pimpinan dewan merupakan gerbang pembuka dari rangkaian mekanisme formal tersebut. Usulan ini wajib dibahas melalui rapat pimpinan, dibawa ke Rapat Paripurna DPR dan didalami oleh Panitia Khusus (Pansus).
Apabila DPR menyetujui pendapat mengenai tidak terpenuhinya syarat jabatan Wakil Presiden, Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota DPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota yang hadir.
Setelah kuorum supermayoritas di parlemen terpenuhi, DPR mengajukan permintaan resmi kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan tersebut.
Pada fase ini, MK melakukan verifikasi konstitusional paling lama 90 hari sejak permintaan diterima (Pasal 7B ayat 4 UUD 1945). Mengingat fakta hukum mengenai tidak terpenuhinya syarat pendidikan telah teruji secara final dalam putusan kasasi MA maupun pertimbangan putusan MK sebelumnya, proses pengujian di MK menjadi ruang konsolidasi kepastian hukum tertinggi.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, usul pemberhentian diteruskan kepada MPR. Berdasarkan Pasal 7B ayat (6) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul tersebut. Keputusan akhir pemberhentian harus diambil dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) anggota yang hadir, setelah Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.
Sebagai akademisi dan pegiat edukasi hukum, saya memandang rangkaian proses ini sebagai wujud nyata bekerjanya prinsip negara hukum (rechtstaat). Ketika lembaga yudikatif—baik MK maupun MA—telah menjatuhkan putusan yang final dan inkracht, lembaga legislatif dan eksekutif tidak boleh membiarkan putusan pengadilan berhenti sekadar menjadi tumpukan kertas tanpa eksekusi ketatanegaraan.
Penggunaan HMP oleh DPR justru membuktikan bahwa parlemen menjalankan fungsi pengawasannya untuk menjaga marwah putusan peradilan dan mencegah krisis legitimasi pemerintahan.
Keterlibatan berlapis antara DPR, MK, dan MPR menunjukkan bahwa konstitusi kita merancang mekanisme checks and balances dengan sangat presisi. Putusan MA dan MK memberikan kepastian fakta hukum (legal certainty), DPR menindaklanjutinya melalui jalur hak konstitusional parlemen, MK menguji kembali keterpenuhan unsur Pasal 7A UUD 1945, dan MPR mengetuk palu keputusan akhir secara bermartabat.
Episode ketatanegaraan ini menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh elemen bangsa tentang makna supremasi hukum. Dukungan 120 anggota DPR membuka pintu proses konstitusional, sementara putusan final MK dan MA menjadi fondasi pembuktian hukum yang tak terbantahkan.
Dalam ilmu hukum, kita memegang teguh adigium res judicata pro veritate habetur—apa yang telah diputus oleh hakim yang berwenang dan berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar serta wajib dihormati oleh seluruh kekuasaan negara.
Kepatuhan terhadap putusan peradilan yang final merupakan manifestasi dari prinsip fiat iustitia et pereat mundus (hendaklah keadilan ditegakkan sekalipun langit akan runtuh) demi menyelamatkan wibawa konstitusi dan kepentingan bangsa yang lebih besar (salus populi suprema lex esto). Di negara hukum, siapa pun pejabatnya dan setinggi apa pun jabatannya, putusan pengadilan yang inkracht dan konstitusi harus tetap berdiri tegak sebagai panglima.
(Oleh: Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H.
Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
