SuarIndonesia — Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa puluhan saksi dalam penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
“Berdasarkan hasil penyelidikan yang pernah kami laksanakan selama satu pekan, kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber, kemudian kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Susatyo, hasil pemeriksaan tersebut dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum.
Bareskrim Polri, lanjutnya, juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) dengan ditemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Dengan penerbitan laporan polisi, ujar Susatyo, penyidik mulai melakukan pendalaman dugaan makar untuk menemukan tersangka dalam kasus dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat,” tutur Susatyo dilansir dari Antara.
Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyebut kepolisian telah menerbitkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
“Untuk mendalami dugaan tersebut penyelidikan, difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” ujar Kapolri.
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diusut dengan delik tindak pidana makar.
Dia menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh empat perwira tinggi Polri tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”.
“Itu bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan itu harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ujar Habiburokhman. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
