SuarIndonesia – Modus pengalihan kendaraan yang masih berstatus jaminan pembiayaan berujung pidana. Muhammad Randy Rifani alias Randy harus menerima ganjaran vonis tujuh bulan penjara.
Ini setelah dinyatakan bersalah mengalihkan satu unit mobil Honda HR-V milik PT Mizuho Leasing Indonesia yang masih terikat perjanjian fidusia.
Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dalam sidang di Ruang Sari Inklusi, Kamis (12/11/2026). Perkara dengan nomor 571/Pid.Sus/2026/PN Bjm itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Irfanul Hakim.
Meski terdakwa tidak hadir di persidangan, majelis hakim tetap melanjutkan agenda pembacaan putusan.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Randy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu selama tujuh bulan penjara dengan perintah ditahan,” kata Irfanul Hakim saat membacakan putusan.
Atas vonis tersebut, terdakwa diberikan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau menempuh upaya hukum lanjutan. Sementara JPU Kejari Banjarmasin, Syamsul, menyatakan masih pikir-pikir.
Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta agar terdakwa dihukum 10 bulan penjara.
Kasus ini bermula ketika Randy membeli mobil Honda HR-V tahun 2016 melalui fasilitas pembiayaan PT Mizuho Leasing Indonesia dengan nilai pembiayaan Rp 327.180.000.
Perjanjian kredit tersebut memiliki tenor 60 bulan dengan angsuran sebesar Rp 5.453.000 setiap bulan.
Namun, pembayaran angsuran hanya berjalan selama enam bulan. Sejak 31 Desember 2024, pembayaran mulai mengalami kemacetan.
Pihak perusahaan kemudian melakukan sejumlah upaya penagihan, mulai dari mendatangi terdakwa secara langsung hingga mengirimkan surat peringatan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga persoalan akhirnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Dalam proses persidangan sebelumnya, JPU menghadirkan tiga saksi dari internal perusahaan, yakni Anugerah Dwi Prayoko, Herman Purniawan, dan Fitriannor.
Ketiganya membenarkan keterangan yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian.
Usai persidangan, Tim Hukum PT Mizuho Leasing Indonesia, James Sitorus SH CLA, didampingi Kepala Cabang PT Mizuho Leasing Indonesia Banjarmasin, Anugerah Dwi Prayoko, menyatakan menghormati putusan majelis hakim.
“Kami menghormati keputusan tersebut sebagai produk lembaga peradilan yang independen,” ujarnya.
James berharap perkara tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya debitur perusahaan pembiayaan, agar tidak sembarangan mengalihkan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pengalihan jaminan fidusia.
Apabila kami menemukan pengalihan jaminan fidusia, kami tidak akan memberikan ruang bagi debitur yang dengan sengaja melakukan pengalihan kendaraan yang menjadi jaminan di perusahaan kami,” katanya lagi
Senada, Anugerah Dwi Prayoko menyebut langkah hukum yang ditempuh perusahaan merupakan bagian dari prosedur dalam menangani pelanggaran perjanjian pembiayaan.
Menurutnya, penegakan hukum tersebut juga diharapkan memberikan efek jera sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Ini juga untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang terbukti mengalihkan jaminan kepada orang lain,” ucapnya.(*/YI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
