TIGA TERSANGKA Proyek Strategis Nasional Bendungan Tapin, Penyidik Kejati Kalsel Terus Gulirkan Dugaan Ada Tersangka Lain

SuarIndonesia – Tiga tersangka PSN (Proyek Strategis Nasional) Bendungan di Tapin, dan penyidik Kejati Kalsel masih terus gulirkan kasusnya dugaan ada tersangka lainnya

Dari keterangan, Kamis (22/9/2022) penanganan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan pada PSN Bendungan Tapin yang ditangani hingga kini  terus bergulir.

Dalam tahapan penyidikan ini, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejati Kalsel telah menetapkan tiga tersangka yakni berinisial S, AR dan H.

Salah satu tersangka yakni berinisial S merupakan Oknum Kepala Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel.

Sedangkan dua tersangka lainnya yakni inisial AR merupakan oknum ASN dan H dari unsur swasta.

“Penetapan tersangka ini sudah dilakukan akhir bulan kemarin,” kata Kepala Kejati Kalsel, Dr Mukri SH MH  melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Romadu Novelino SH MH, pada wartawan..

Pasal yang digunakan oleh penyidik yakni Pasal 12 huruf e Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke – 1 KUHP.

Terkini, penyidik kembali memeriksa tiga saksi berinsial M, R dan H yang merupakan para pemilik lahan dan juga penerima ganti rugi pembebasan lahan.

Diketahui sebelumnya, Proyek Bendungan Tapin yang berlokasi di Desa Pipitak, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel itu merupakan proyek multi years pada Tahun 2015-2020 dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp 1 triliun.

Dimana dalam pembangunan fisik bendungan Tapin yang berspesifikasi luas genangan sekitar 425 hektare itu, dilakukan pula proses pengadaan lahan.

Pada tahap pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional  itulah Kejati Kalsel menemukan indikasi adanya dugaan korupsi.

Dimana penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut merupakan pengembangan dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Kalsel.’

“Untuk saat ini memang belum dilakukan penahanan,” tutup Kasi Penkum Kejati Kalsel. (ZI)

 621 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.