SuarIndonesia – Kasus pasien positif covid-19 kini terus meningkat setiap harinya. Update terakhir, angkanya 1.479 kasus. Dan ini diprediksi bakal terus naik ke angka 1.500 kasus.
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin kerap mengklaim naiknya angka ini merupakan bentuk kesuksesan pelacakan dan penelusuran terhadap warga yang terpapar.
Namun, tak sedikit yang tak sependapat soal itu. Malah sebaliknya, banyak yang menilai naiknya angka kasus ini disebabkan kelalaian Pemko yang sulit mengendalikan penyebaran.
Saat ini sudah empat kelurahan masuk zona hitam. Kelurahan ini peyumbang kasus terbanyak. Dengan jumlah rata-rata di atas 50 kasus. Mereka yakni Pekapuran Raya, Pemurus Dalam, Teluk Dalam, dan Pemurus Baru.
Kondisi naiknya angka kasus ini tentu menjadi pertanyaan. Apalagi penanganan wabah ini sudah menghabiskan anggaran yang tak sedikit. Angkanya mencapai ratusan miliar, di mana Rp92 miliarnya bersumber dari APBD kota.
Anggaran ini juga sempat dilaporkan Pemko Banjarmasin di hadapan tiga pejabat negara yang datang berkunjung ke Kalimantan Selatan untuk melihat kondisi penanganan virus corona pada Juni lalu.
Lalu apakah memang naiknya angka kasus ini memang sulit dikendalikan? Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi pun memberikan tanggapannya terkait hal itu.
Machli yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Percepatan Penanganan CoVID-19 Banjarmasin tak keberatan jika ada yang menyebut naiknya angka kasus ini akibat sulit terkendalinya penularan.
“Kami akui memang upaya tracking selama ini. Kemudian sebagian masyarakat berpendapat itu bentuk lose-nya sebuah pengendalian. Ya saya kira kami tak menyalahkan opini itu,” ucapnya.
Kendati demikian, Machli enggan apabila Pemko sepenuhnya disalahkan. Meski sudah menghabiskan anggaran yang tak sedikit, akan tetapi menurutnya bukan berarti tanggung jawab sepenuhnya dibebankan ke Pemko.
“Karena memang keberhasilan suatu penanganan wabah itu tak bisa berharap ke pemerintah saja. Karena dalam undang-undang masyarakat wajib turut serta dalam upaya penanganan wabah,” katanya.
Ia mengklaim bahwa Pemko khususnya gugus tugas telah berupaya untuk menekan angka kasus tersebut. Akan tetapi yang menjadi persoalan tak semua masyarakat mau menaati aturan, khususnya soal kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Keterlibatan masyarakat sudah ada, bukan tidak ada. Tapi perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan secara menyeluruh. Artinya indikator keberhasilan itu tak bisa diukur dari upaya pemerintah dalam menemukan sebanyak-banyaknya tapi diikuti juga kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri,” jelasnya.
Machli menilai yang bisa dilakukan saat ini untuk menekan lanjutnya penularan hanya dengan peran serta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Sedangkan langkah kongkrit lain masih belum ada.
Selain itu, menyikapi mulai diterapkannya kenormalan baru, dan dicabutnya maklumat Kapolri meski semuanya harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan tentu ada kekhawatiran jika itu malah jadi pemicu terus meningkatnya kasus.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
