SuarIndonesia – Situasi tenang di Makam Sultan Suriansyah Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba menjelang dilakukan ziarah berkaitan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke 495 tahun, situasi tenang pada persiapan, “tercoreng” oleh aksi pengeroyokan.
Ada dugaan dikomando Ketua Yayasan Restu Sultan, berinisial SN terhadap korban Arman (44).
Insiden yang mencoreng makam Raja Banjar ini, akhirnya berujung hukum setelah korban melaporkan pengeroyokan terhadap dirinya ini ke Mapolsek Banjarmasin Utara.
Kronologis kejadian sendiri seperti yang dituturkan Arman di hadapan wartawan, Kamis (23/9) usai melapor, dirinya selaku anggota Sekretariat Pengawas Sementara Komplek Makam Sultan Suriansyah (Penjaga Marwah Makam Raja Banjar), ditugasi memasang plang sekretariat yang di situ tercantum legalisasi yakni Keputusan Walikota Banjarmasin No 563 Tahun 2020 dengan Ketua Umum Ir Doyo Pudjaji.
Setelah berkordinasi dengan pihak Babinsa dan Babin Kamtibmas, dengan dibantu sang paman yang berusia 70 tahun saat akan memasang plang bersebelahan dengan plang pengelola yang lama tersebut, tiba-tiba sang paman didorong oleh SN.
Tak terima sang paman yang renta diperlakukan seperti itu, Arman mencoba membelanya dari serangan SN.
Namun tak sempat membela, seorang anak buah SN disinyalir berinisl U langsung memiting tangannya dari belakang dan membekap lehernya.
Saat itulah ujar Arman, wajahnya ditampar berkali-kali oleh SN. “Luka lebam dekat mata saya tadi sudah divisum saat melapor ke Polsek Banjarmasin Utara.
Saya dipiting di tangan dan leher oleh U, kemudian ditampar berkali-kali oleh SN,” beber Arman bersama 3 orang saksi.
Sementara itu mendengar anggotanya dikeroyok, H Maulana tak terima dan angkat bicara.
Pria yang akrab disapa H Imau ini, menyayangkan kalau pihak pengelola lama bertindak anarkis seperti itu.
“Peristiwa penganiayaan ini tak seharusnya terjadi di Makam Raja Banjar, ini sangat mencoreng!.
Apalagi ini mendekati Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-495, apakah Pemko membiarkan saja hal seperti ini terjadi tanpa ambil tindakan,” kecam H Imau.
H Imau dengan bijak tetap mempercayakan kepada aparat penegak hukum untuk memproses pelaku dan anak buahnya.
“Tadi Arman saya dampingi memang sudah divisum, saksi-saksi pun sudah diperiksa.
Jadi untuk proses selanjutnya saya serahkan kepada aparat berwajib untuk ambil tindakan kepada pelaku.
Kalau kasus ini terjadi pembiaran dan pelaku masih berkeliaran, saya khawatir akan terjadi konflik horizontal.
Karena selain saya dan seluruh anggota, pihak keluarga korban tentu tidak akan tinggal diam. Jadi ini jelas-jelas pidana, dan segera penjarakan pelaku,” tegasnya.
Sebagai pembanding, lanjutnya, seperti proses pidana yang menimpa anggotanya bernama Zurkani, yang hanya lantaran menarik masker korban beberapa bulan silam, diproses hukum dengan ketat hingga harus merasakan vonis 6 bulan penjara.
“Itu bisa dikategorikan penganiayaan ringan, nah ini penganiayaan dan pengeroyokan murni dan jelas hasil visumnya, apakah dibiarkan saja pelakunya?.
Tidak ditangkap sama sekali?. Saya pastikan hal ini akan menjadi preseden buruk kalau sesudah korban melapor ini tidak ada tindakan hukum,” kecamnya lagi.
Kenapa sampai pemasangan plang itu dilakukan, lanjutnya, karena akibat Pemko Banjarmasin sendiri yang sudah jelas-jelas pada posisi pengawas sementara, seperti hanya bertindak sebatas SK terbit saja.
“Lebih tepatnya Pemko sering bolos dalam melakukan pengawasan cagar budaya ini, padahal perannya sudah sangat jelas dengan terbitnya Ketupusan Walikota tersebut.
“Sekarang giliran ada kejadian penganiayaan dan rebut-ribut seperti ini, barulah Satpol PP berdatangan bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas. Apakah semuanya baru aktif kalau ada kejadian dulu?.
Ini saja sudah janggal, masa dalam satu sekretariat ada 2 pengelola, lalu bagaimana sikap pak Walikota dengan kondisi ini,” sindir H Imau soal kurangnya atensi Pemko Nanjarmasin dalam menjaga SK Walikotanya sendiri.
H Imau lebih menyayangkan lagi atas tidak netralnya Babinsa dan Babin Kamtibmas.
Pasalnya, saat korban menghubungi mereka sesuai prosedur pemasangan plang agar ada pendampingan, oknum Babinsa malah berucap ‘tidak enak’ dengan pihak ‘sebelah’ (pengelola lama).
“Kenapa sebagai aparat bersikap penuh keraguan seperti itu, padahal orang saya sudah mengikuti prosedur yang sudah disepakati,” tuntas H Imau. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
