RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 22:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran Pimpinan DPR RI saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Bagus A Rizaldi)

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama jajaran Pimpinan DPR RI saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Bagus A Rizaldi)

SuarIndonesia — Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR.

Adapun, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.

Dijelaskan Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.

Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU itu, lanjut Habiburokhman, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

Baca Juga :   KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata

Bukan karena desakan

Sementara itu, dilansir dari Antara, Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah 18 tahun bergulir di parlemen bukan karena desakan.

Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dia mengatakan pengesahan dilakukan setelah RUU rampung disusun dengan sebaik-baiknya.

“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.

Tuntas lebih cepat dari target

Selanjutnya, Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bisa tuntas lebih cepat dari target.

Semula, DPR menargetkan RUU itu selesai pada 15 Desember 2026, tetapi kini sudah selesai pada 19 November 2026. Artinya, RUU itu tuntas satu bulan kurang sebelum tenggat waktunya.

“Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.

Dalam perjalanannya, dia mengatakan bahwa DPR telah 87 kali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait RUU Perampasan Aset. Bahkan, DPR RI juga sudah menyerap aspirasi dari 15 provinsi terkait RUU itu.

Puan juga berharap RUU Perampasan Aset bisa bermanfaat, berguna, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada sudah bisa terantisipasi. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November
TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah
HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana
POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset
KPK Laksanakan UU Perampasan Aset
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24