SuarIndonesia — Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.
RUU itu disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR.
Adapun, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset rampung pada Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah itu, Komisi III DPR RI menyetujui RUU tersebut diteruskan ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan terakhir.
Dijelaskan Habiburokhman, panitia kerja (panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, hingga organisasi. Rapat-rapat itu digelar sejak September 2025.
Menurut Habiburokhman, setidaknya ada sepuluh pokok pembahasan yang bergulir dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Poin-poin penting dalam pokok pembahasan dalam RUU itu di antaranya akan mengatur terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa RUU itu juga menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
RUU itu, lanjut Habiburokhman, mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
Bukan karena desakan
Sementara itu, dilansir dari Antara, Puan Maharani mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah 18 tahun bergulir di parlemen bukan karena desakan.
Dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dia mengatakan pengesahan dilakukan setelah RUU rampung disusun dengan sebaik-baiknya.
“Hari ini kita mengesahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Puan sebelum mengambil persetujuan.
Tuntas lebih cepat dari target
Selanjutnya, Puan Maharani mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya bisa tuntas lebih cepat dari target.
Semula, DPR menargetkan RUU itu selesai pada 15 Desember 2026, tetapi kini sudah selesai pada 19 November 2026. Artinya, RUU itu tuntas satu bulan kurang sebelum tenggat waktunya.
“Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Dalam perjalanannya, dia mengatakan bahwa DPR telah 87 kali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait RUU Perampasan Aset. Bahkan, DPR RI juga sudah menyerap aspirasi dari 15 provinsi terkait RUU itu.
Puan juga berharap RUU Perampasan Aset bisa bermanfaat, berguna, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada sudah bisa terantisipasi. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















