SuarIndonesia – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kunjungan ini untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar tetap relevan, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.
Dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi membahas sejumlah persoalan terkait evaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan.
Firman Yusi juga mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah evaluasi terhadap Perda lama yang selama ini belum maksimal dilakukan.
“Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, terutama kaitannya dengan evaluasi perda-perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi Perda yang sudah tidak relevan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penyesuaian klausul sanksi pidana agar selaras dengan ketentuan hukum nasional terbaru.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah Bapemperda DPRD Kalsel dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.
BPHN juga mengusulkan penerapan klausul evaluasi atau review clause dalam setiap penyusunan Perda.
Klausul tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengevaluasi efektivitas aturan setelah diberlakukan.
Melalui konsultasi ini, DPRD Kalsel berharap evaluasi dan penyempurnaan Perda dapat terintegrasi dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















