BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 13:26 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kalsel melalui Bapemperda melakukan konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (SuarIndonesia/HO DPRD

DPRD Kalsel melalui Bapemperda melakukan konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026). (SuarIndonesia/HO DPRD

SuarIndonesia – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melakukan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan ini untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar tetap relevan, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi membahas sejumlah persoalan terkait evaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan.

Firman Yusi juga mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah evaluasi terhadap Perda lama yang selama ini belum maksimal dilakukan.

“Yang paling menarik bagi kami tadi, sebenarnya selaras dengan yang sudah direncanakan oleh Bapemperda, terutama kaitannya dengan evaluasi perda-perda yang sudah diterbitkan sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi Perda yang sudah tidak relevan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pembahasan juga mencakup penyesuaian klausul sanksi pidana agar selaras dengan ketentuan hukum nasional terbaru.

Baca Juga :   PILOT DAN CO PILOT Heli Bombing yang Jatuh Sempat Dirawat dan Sudah Sehat

Sementara itu, Analis Hukum Ahli Utama BPHN, Bambang Iriana Djajaatmadja, mengapresiasi langkah Bapemperda DPRD Kalsel dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.

BPHN juga mengusulkan penerapan klausul evaluasi atau review clause dalam setiap penyusunan Perda.

Klausul tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengevaluasi efektivitas aturan setelah diberlakukan.

Melalui konsultasi ini, DPRD Kalsel berharap evaluasi dan penyempurnaan Perda dapat terintegrasi dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*/HM)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan
KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN
PEMEKARAN 17 Desa di Kalsel Masuk Tahap Pusat, Ditarget Definitif 2027
EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta
PELUNCURAN Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi
TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Rabu, 18 November 2026 - 23:06

KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN

Rabu, 18 November 2026 - 22:09

EVALUASI Kinerja Akhir Tahun, BK DPRD Kalsel Studi Komparasi ke DKI Jakarta

Rabu, 18 November 2026 - 16:24

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Tubrukan Tongkang

Selasa, 17 November 2026 - 20:27

POLRI Temukan Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar

Selasa, 17 November 2026 - 20:05

BADAK JAWA tidak Akan Direlokasi tanpa Kajian Lengkap

Berita Terbaru

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen Temu Ismail (kedua dari kanan) menyampaikan paparan capaian dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu siang (18/11/2026). (Foto: ANTARA/Hana Dewi KK)

Nasional

KEMENDIKDASMEN Pastikan Perpanjangan Guru non-ASN

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:06