HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 22:30 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/M Riezko BEP)

Kepala BNPB Kristomei Sianturi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/M Riezko BEP)

SuarIndonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia bersikap lebih proaktif dalam memetakan kajian risiko bencana serta menyusun rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah pada periode musim hujan.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi ditemui selepas diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis (19/11/2026), mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4/ 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota agar segera meningkatkan status siaga dan kewaspadaan di wilayah masing-masing.

“Artinya saya berharap pemerintah daerah lebih proaktif lagi untuk BPBD di daerah misalnya membuat kajian risiko bencananya apa, prioritas mitigasinya bagaimana. Nah, baru itu kita sinkronkan dan kita latihkan sehingga masyarakatnya juga siap,” kata dia.

BNPB mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko banjir akibat peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan saat ini, terutama pada wilayah-wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut dia, tutupan lahan dan hujan yang gundul pascakebakaran serta material kayu yang terbawa masuk ke dalam kanal maupun aliran sungai berpotensi menyumbat dan mengurangi daya tampung sungai sehingga air mudah meluap saat curah hujan tinggi turun.

Selain memetakan titik rawan, pemda juga diminta memastikan kesiapan skenario evakuasi warga, ketersediaan tempat pengungsian sementara (shelter), hingga skema keberlanjutan kegiatan belajar mengajar apabila bangunan sekolah terdampak genangan banjir.

Baca Juga :   2.394 GURU Sekolah Rakyat Baru Dilantik

“Kalau memang butuh bantuan tempat sementara, di mana tempatnya, siapkan lahannya, apakah pakai tenda, apakah pakai hunian sementara? Nah itu, kita bantu siapkan,” kata Kristomei, melansir dari Antara.

Ia menegaskan perlunya sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pembagian peran penanganan darurat maupun dukungan logistik dapat berjalan optimal.

Langkah percepatan perencanaan dan kesiapsiagaan dini tersebut, lanjut Kristomei, sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memastikan kecepatan pertolongan serta meminimalkan jatuhnya korban jiwa akibat bencana.

“Itu perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada saya ketika itu, pastikan pertolongan secepat perencanaannya sehingga tidak ada satu pun jiwa yang tidak tertolong,” kata dia. (*/ut)

 

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November
TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah
POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset
KPK Laksanakan UU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24