KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 21:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: ANTARA/Farika N Khotimah)

Tangkapan layar - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: ANTARA/Farika N Khotimah)

SuarIndonesia — Kementerian Pariwisata mengusulkan agar pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi wisata diperjelas dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan kejelasan pembagian kewenangan diperlukan agar pengembangan destinasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih tugas antar kementerian maupun pemerintah daerah.

“Pembagian peran dan kewenangan antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar pengelolaan destinasi berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih,” kata Ni Luh dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, pengembangan destinasi wisata di NTB dan NTT melibatkan sejumlah pihak dengan kewenangan berbeda. Salah satunya terkait pengelolaan taman nasional yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara Kementerian Pariwisata berperan dalam pengembangan destinasi pariwisata.

“Kami mengusulkan agar RUU memperjelas peran daerah dalam pengembangan destinasi tanpa mengambil alih kewenangan pusat atas Taman Nasional,” ujar Ni Luh, dilansir dari Antara.

Untuk memperkuat koordinasi, Kemenpar juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan kementerian dan pemerintah daerah. Forum tersebut diharapkan menggunakan satu rencana induk bersama sebagai acuan dalam mengembangkan destinasi.

Baca Juga :   KAPOLRI SUYUDI Komitmen Berantas Narkoba

Dalam skema itu, Kemenpar akan berperan sebagai pengarah atau orkestrator yang menetapkan destinasi prioritas nasional, menyiapkan rencana induk, serta mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan.

Ni Luh juga mengusulkan agar pengaturan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari pengembangan destinasi dituangkan dalam peraturan daerah. Pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan biaya konservasi serta sumber pendapatan secara jelas.

“Pembagian manfaat ekonomi kami usulkan diatur dalam peraturan daerah dengan dasar biaya konservasi dan penerimaan yang jelas,” kata Ni Luh.

Menurut dia, kejelasan peran dan mekanisme koordinasi diperlukan agar pengembangan pariwisata di NTB dan NTT dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan
GANTIKAN HNW, Sohibul Iman Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI
ADA 22 PERSYARATAN yang Perlu Dipenuhi Cawapres
NAMA-NAMA yang Bermunculan Jadi Cawapres
WASPADAI Dampak tidak Langsung 2 Bibit Siklon di Perairan RI
TAMBAHAN ANGGARAN Riset Rp6 Triliun Harus Terukur
MUHAMMADIYAH Mitra Strategis Bangun Indonesia Berkeadilan
15 KORBAN Gugur Karhutla Dianugerahi Bintang Jasa

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:33

MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang

Senin, 16 November 2026 - 20:28

KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya

Senin, 16 November 2026 - 20:19

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Senin, 16 November 2026 - 14:47

KOMISI II DPRD Kalsel dan Disbunnak Sinkronkan Program Kerja 2027

Senin, 16 November 2026 - 14:43

KALSEL SURPLUS Ayam dan Telur Jelang Akhir Tahun, Daging Sapi Masih Defisit

Berita Terbaru

3 perempuan diringkus polisi gegara promosi judi online (judol) di media sosial. (HO- Polda Kalteng)

Hukum

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 Nov 2026 - 21:43

Petugas BPBD Kotim saat memadamkan api di lokasi kejadian. (HO-BPBD Kotim)

Kalteng

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 Nov 2026 - 21:36

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolsek KPL Banjarmasin, yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin didampingi Kapolsek KPL Kompol Dr Muhammad Abdul Rauf, Senin (16/11/2026) (SuarIndonesia/YI)

Headline

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:54