SuarIndonesia — Kementerian Pariwisata mengusulkan agar pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi wisata diperjelas dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa mengatakan kejelasan pembagian kewenangan diperlukan agar pengembangan destinasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih tugas antar kementerian maupun pemerintah daerah.
“Pembagian peran dan kewenangan antar kementerian dan pemerintah daerah menjadi sangat penting agar pengelolaan destinasi berjalan secara efektif dan tidak tumpang tindih,” kata Ni Luh dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan destinasi wisata di NTB dan NTT melibatkan sejumlah pihak dengan kewenangan berbeda. Salah satunya terkait pengelolaan taman nasional yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, sementara Kementerian Pariwisata berperan dalam pengembangan destinasi pariwisata.
“Kami mengusulkan agar RUU memperjelas peran daerah dalam pengembangan destinasi tanpa mengambil alih kewenangan pusat atas Taman Nasional,” ujar Ni Luh, dilansir dari Antara.
Untuk memperkuat koordinasi, Kemenpar juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan kementerian dan pemerintah daerah. Forum tersebut diharapkan menggunakan satu rencana induk bersama sebagai acuan dalam mengembangkan destinasi.
Dalam skema itu, Kemenpar akan berperan sebagai pengarah atau orkestrator yang menetapkan destinasi prioritas nasional, menyiapkan rencana induk, serta mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan.
Ni Luh juga mengusulkan agar pengaturan mengenai pembagian manfaat ekonomi dari pengembangan destinasi dituangkan dalam peraturan daerah. Pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan biaya konservasi serta sumber pendapatan secara jelas.
“Pembagian manfaat ekonomi kami usulkan diatur dalam peraturan daerah dengan dasar biaya konservasi dan penerimaan yang jelas,” kata Ni Luh.
Menurut dia, kejelasan peran dan mekanisme koordinasi diperlukan agar pengembangan pariwisata di NTB dan NTT dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan destinasi. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















