SuarIndonesia – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan untuk memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
FGD yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, ini bertujuan menyelaraskan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah agar sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” tegas Supian HK.
Dalam kegiatan tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Shalia Allamah Jioya, sebagai narasumber utama.
Shalia menekankan bahwa penyusunan APBD wajib mengintegrasikan perencanaan dengan arah kebijakan pusat serta berfokus pada prioritas pembangunan.
“Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan,” ujarnya.
Melalui koordinasi strategis ini, DPRD Kalsel menargetkan penyusunan APBD 2027 dapat berjalan secara akuntabel dan transparan guna berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Banua. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















