DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 23:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. (SI/UT/@Gemini.Ai)

Ilustrasi. (SI/UT/@Gemini.Ai)

SuarIndonesia — Pemerintah dijadwalkan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. UMP ditetapkan oleh Gubernur yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi sebagai upah minimum dasar.

Hingga saat ini, besaran UMP berbeda-beda di setiap provinsi, menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

Dilansir bloombergtechnoz.com,  Menaker Yassierli mengatakan penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula yang digunakan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Penetapan upah minimum 2027 sendiri mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing.

Pemerintah menetapkan pengumuman UMP 2027 paling lambat yaitu pada 21 November 2026 dan UMSP pada 26 November 2026. Adapun batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat ditetapkan pada 30 November 2026.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi di Indonesia:

UMP Pulau Jawa 2026
– DKI Jakarta: Rp5.729.876
– Banten: Rp3.100.881
– Jawa Timur: Rp2.446.881
– DI Yogyakarta: Rp2.417.495
– Jawa Tengah: Rp2.327.386
– Jawa Barat: Rp2.317.601

UMP Sumatra 2026
– Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000
– Sumatra Selatan: Rp3.942.963
– Aceh: Rp3.932.552
– Kepulauan Riau: Rp3.879.520
– Riau: Rp3.780.496
– Jambi: Rp3.471.497
– Sumatra Utara: Rp3.228.971
– Sumatra Barat: Rp3.182.955
– Lampung: Rp3.047.734
– Bengkulu: Rp2.827.250

Baca Juga :   GIBRAN Dikabarkan Mundur dari Wapres!

UMP Kalimantan 2026
– Kalimantan Utara: Rp3.775.243
– Kalimantan Timur: Rp3.762.431
– Kalimantan Selatan: Rp3.725.000
– Kalimantan Tengah: Rp3.686.138
– Kalimantan Barat: Rp3.054.552

UMP Sulawesi 2026
– Sulawesi Utara: Rp4.002.630
– Sulawesi Selatan: Rp3.921.088
– Gorontalo: Rp3.405.144
– Sulawesi Barat: Rp3.315.934
– Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496
– Sulawesi Tengah: Rp3.179.565

UMP Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 2026
– Bali: Rp3.207.459
– Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861
– Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898

UMP Maluku dan Papua 2026
– Maluku Utara: Rp3.552.840
– Maluku: Rp3.334.490
– Papua Pegunungan: Rp4.508.714
– Papua Selatan: Rp4.508.100
– Papua: Rp4.436.283
– Papua Tengah: Rp4.285.848
– Papua Barat: Rp3.841.000
– Papua Barat Daya: Rp3.766.000

Dari daftar UMP tiap provinsi tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp5,72 juta per bulan. Sementara itu, UMP terendah berada di Jawa Barat sebesar Rp2,31 juta per bulan. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah
HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana
POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset
KPK Laksanakan UU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24