SuarIndonesia – Wakil Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan pemekaran sejumlah desa di daerah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik serta pemerataan pembangunan.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. M. Alpiya Rakhman, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 17 usulan pemekaran desa dari Kabupaten Tanah Bumbu yang telah masuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan tinggal menunggu peninjauan lapangan.
“Ada 17 usulan yang sudah masuk di Kemendagri, yang mana tinggal menunggu waktu tim survei dari pusat ke lapangan,” ujar Alpiya usai mengunjungi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dirinya merinci, dari total usulan tersebut, tiga di antaranya berada di Kecamatan Satui, yakni Desa Sudan Raya, Desa Perintis Bersujud, dan Desa Berkah Bersama.
Mengingat proses administrasi telah mendekati tahap final, pihaknya optimistis status desa definitif dapat terwujud pada tahun 2027 mendatang.
Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Husairi, menyambut positif langkah proaktif pimpinan DPRD Kalsel tersebut.
Menurutnya, dukungan politik dari legislatif sangat krusial untuk mempercepat proses verifikasi di tingkat pusat.
“Dorongan dari DPRD ini sangat kami butuhkan, karena dalam proses penataan desa ini sudah masuk tahapan pemerintah pusat, tinggal menunggu survei dan klarifikasi dengan harapan 17 desa usulan ini menjadi desa definitif,” ujar Husairi. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















