SuarIndonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (UU Perampasan Aset).
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
KPK, lanjut Budi, mematuhi UU Perampasan Aset karena selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” katanya.
Walaupun demikian, dia mengatakan KPK akan mempelajari terlebih dahulu UU Perampasan Aset tersebut.
“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujar Budi Prasetyo, dilansir dari Antara.
Lebih lanjut, dia mengatakan analisis yang dilakukan KPK tersebut juga berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 61 terkait pembentukan Badan Pengelolaan Aset, serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” katanya.
Sementara itu, dia mengatakan KPK memahami adanya diskursus di tengah publik terkait perampasan kekayaan yang tidak wajar penyelenggara negara atau pejabat publik yang kemudian tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia berharap DPR RI bersama pemerintah dapat mendengarkan masukan publik terkait evaluasi undang-undang tersebut ke depannya.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disahkan menjadi undang-undang. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
















