KPK Laksanakan UU Perampasan Aset

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 22:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Budi Prasetyo. (Foto: Istimewa)

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Budi Prasetyo. (Foto: Istimewa)

SuarIndonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (UU Perampasan Aset).

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

KPK, lanjut Budi, mematuhi UU Perampasan Aset karena selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK akan mempelajari terlebih dahulu UU Perampasan Aset tersebut.

“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujar Budi Prasetyo, dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, dia mengatakan analisis yang dilakukan KPK tersebut juga berkaitan dengan Pasal 53 dan Pasal 61 terkait pembentukan Badan Pengelolaan Aset, serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” katanya.

Baca Juga :   REKRUTMEN Anggota KPU-Bawaslu Perlu Antisipasi Intervensi Politik

Sementara itu, dia mengatakan KPK memahami adanya diskursus di tengah publik terkait perampasan kekayaan yang tidak wajar penyelenggara negara atau pejabat publik yang kemudian tidak diatur dalam UU Perampasan Aset.

“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia berharap DPR RI bersama pemerintah dapat mendengarkan masukan publik terkait evaluasi undang-undang tersebut ke depannya.

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disahkan menjadi undang-undang. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November
TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah
HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana
POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR
BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI
BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri
JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 23:29

DAFTAR UMP 2026 di 38 Provinsi Indonesia, Jelang Pengumuman 21 November

Kamis, 19 November 2026 - 22:46

TRANSLOKASI BADAK JAWA tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah

Kamis, 19 November 2026 - 22:30

HADAPI MUSIM HUJAN, Pemda Diminta Proaktif Petakan Risiko Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 22:24

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 - 22:03

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kamis, 19 November 2026 - 13:26

BENAHI Produk Hukum Daerah, DPRD Kalsel Konsultasi ke BPHN Kementerian Hukum RI

Kamis, 19 November 2026 - 13:20

BANGGAR DPRD Kalsel Konsultasikan Rancangan APBD 2027 ke Kemendagri

Rabu, 18 November 2026 - 23:15

JARINGAN NARKOBA Indonesia-Malaysia Terbongkar di Bangkalan

Berita Terbaru

Asisten Administrasi Umum Setda Kalimantan Tengah, Sunarti, pada saat memukul gong tanda dimulainya Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Kalteng 2026, di Swissbell Hotel Palangka Raya, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Rajib Rizali)

Kalteng

FTBI 2026 Upaya Tambah Penutur Bahasa Daerah

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:57

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: ANTARA/Fauzan)

Hukum

POIN-POIN Krusial dalam RUU Perampasan Aset

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:24