RESMI ‘SUNTIK’ 400 Miliar ke Bank Kalsel, DPRD Dorong UMKM dan Kualitas Layanan

SuarIndonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Provinsi Kalsel) menyetujui penambahan penyertaan modal senilai Rp 400 miliar untuk PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel).

Keputusan disebut sebagai langkah krusial yang secara spesifik menargetkan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Penyampaian ini dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2025, yang dihadiri Gubernur H. Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Selasa (25/11/2025)

Pemerintah Provinsi Kalsel menekankan bahwa penyertaan modal dari APBD Tahun Anggaran 2026–2027 tersebut adalah dorongan untuk memperbesar skala ekonomi bank daerah.

Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menjelaskan bahwa tujuan utama dari penambahan modal ini adalah agar Bank Kalsel dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pengembangan UMKM di Kalsel.

“Upaya ini kami lakukan untuk mendorong dan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kalsel, sehingga perbankan daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Laporan dari Panitia Khusus (Pansus) Raperda, yang disampaikan Nor Fajri, S.E., mengonfirmasi bahwa penambahan modal Rp 400 miliar akan dilakukan secara bertahap.

Selain sebagai penguatan permodalan, Nor Fajri menekankan pentingnya kebijakan ini untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui penguatan permodalan Bank Kalsel,” tegas Nor Fajri.

Persetujuan penambahan modal ini juga telah dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menyusul fasilitasi Raperda yang telah melalui Kementerian Dalam Negeri.

Penambahan modal dilaksanakan sesuai amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang mewajibkan penetapan penyertaan modal daerah melalui Peraturan Daerah.

Keputusan DPRD Kalsel ini dipandang sebagai komitmen nyata pemerintah daerah untuk menjadikan Bank Kalsel sebagai instrumen utama dalam akselerasi ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan. (*/HM)