PUSAT AWASI Ketat Ekspor Batubara Asal Kalsel

- Penulis

Jumat, 7 Januari 2022 - 23:04 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SuarIndonesia — Terhitung sejak 1 Januari 2022, pemerintah pusat dengan tegas melarang seluruh perusahaan batubara untuk melakukan ekspor.

Larangan itu dikeluarkan lantaran adanya kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan energi untuk pembangkit listrik domestik.

Di Kalimantan Selatan sendiri, beberapa perusahaan batubara diketahui menghentikan ekspornya, lantaran kebijakan tersebut berlaku bagi semua perusahaan batubara yang ada di Indonesia.

Seperti diketahui, tujuan ekspor batubara di Kalsel meliputi China, Filipina, Korea Selatan, India, Jepang, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Pakistan.

Sementara itu. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan (DJBC Kalbagsel) yang membawahi lima kantor pelayanan di wilayah Provinsi Kalsel dan Provinsi Kalteng pun, saat ini sudah mengambil langkah pelarangan terhadap eksportir batubara.

“Kami mensupport semua kebijakan dari pemerintah pusat. Termasuk dalam hal kebijakan ekspor batubara,” ucap Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai di DJBC Kalbagsel, Taufik Ismail, Jumat (7/1/2022) siang

Baca Juga :

EKSPOR Batubara Dilarang, Apa Imbasnya Bagi Provinsi Kalsel ?

Didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, Rahmady Effendi Hutahaean, Taufik juga menuturkan, sejak dilakukan pelarangan ekspor batubara, pihaknya memastikan bahwa tidak ada dokumen terkait ekspor yang dikeluarkan oleh pihaknya.

“Hingga saat ini tak ada satu pun kapal yang mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Kami pastikan semua kegiatan yang berkaitan ekspor batubara tidak akan dilayani,” tambah Taufik.

Baca Juga :   POLRESTA BANJARMASIN Raih Predikat Pelayanan Publik Prima dari Kapolri

Lantas, bagaimana dengan pengawasan? Menyangkut hal itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di DJBC Kalbagsel, Rahmady Effendi Hutahaean menyatakan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis.

Mulai dari pihak perdagangan luar negeri, dirjen perhubungan dan hingga kepabeanan.

“Direktur lalu lintas laut misalnya, sudah mengeluarkan surat ke seluruh KSOP, untuk melarang mengeluarkan SPB (Surat Perintah Berlayar) terhadap kapal yang bermuatan batubara yang akan diekspor,” ungkapnya.

“Jadi, pengamanannya berlapis,” tekannya.

Di sisi lain, Effendi bahkan mengungkapkan, saat keluarnya larangan ekspor tersebut, ada kapal yang diketahui terpaksa hanya mengapung alias tak bisa berlayar untuk ekspor seusai memuat batubara.

“Dari data kami sementara ini, itu terjadi di kawasan Kotabaru. Ada sekitar 13 kapal,” pungkasnya

Keputusan tersebut pun dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada akhir Desember 2021 tadi.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara itu berlaku hingga 31 Januari 2022.(SU)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

TEMUAN PAKAR MARITIM Ungkap Dugaan KM Virgo Transport 8 Tenggelam Usai Tabrak Tongkang
RAPBD KALSEL 2027 Diminta Responsif Tangani Dampak Karhutla dan Banjir
BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027
IDENTITAS Jasad Membusuk Tercatat Warga Jalan Brigjen H Hasan Basri
DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat
JEMBATAN PURNAWIRAWAN Diresmikan, Jalan Lingkar Selatan Banjarbaru Terus Dikebut
ARUH GANAL Banua 2026, Sambut Hangat Kehadiran Perwakilan Tiga Negara pada Pembukaan
PEREDARAN SABU Digagalkan, Dua Pria Diciduk

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:42

VAPE DILARANG BNNP Kalteng, Cartridge Berisi Narkoba Ditemukan!

Selasa, 17 November 2026 - 23:27

DIKEROYOK Usai Tawar-Menawar Harga dengan Wanita MiChat

Selasa, 17 November 2026 - 21:48

PEREDARAN SABU Digagalkan, Dua Pria Diciduk

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:36

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:47

PERSELISIHAN Penumpang Kapal di Pelabuhan Trisakti dengan Seorang Buruh Berakhir Penikaman

Berita Terbaru

Rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2027, Senin(16/11/2026)/ Suamrt ISuarIndonesia/HO DPRD

Ekonomi

BANGGAR DPRD Kalsel Dalami Rancangan APBD TA 2027

Rabu, 18 Nov 2026 - 16:10