SuarIndonesia – Kota Banjarbaru berada di urutan teratas Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, masih menjadi PR. Sementara, Hulu Sungai Tengah (HST) paling buncit.
Skorenya hanya 6 berbeda jauh dengan Banjarbaru yang berada di urutan pertama, skorenya mencapai 48,5. Rata-rata skor baseline kepatuhan 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan baru mencapai 23,04.
Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, menyampaikan hasil pengawasan BPKP Kalimantan Selatan pada triwulan II tahun 2023 menemukan beberapa hal terkait kepatuhan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan terhadap Program P3DN.
“Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan harus meningkatkan sistem manajemen kepatuhan Program P3DN karena masih jauh di bawah skor idel 100,00.
Hanya satu pemerintah daerah yang menuju kepatuhan yang cukup baik, yaitu Pemko Banjarbaru,” ujarnya, Jumat (7/7/2023).
Dalam meningkatkan kinerja Program P3DN, BPKP Kalimantan Selatan akan melakukan pengawasan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Pengawasan kolaboratif tersebut mulai dari identifikasi ukuran kinerja yang relevan, pengembangan kerangka kerja kinerja, penilaian mandiri, audit kinerja, dan evaluasi hasil pengawasan.
Kerangka kerja kinerja P3DN sendiri mencakup dimensi permintaan, pasar, dan penyediaan. Harapannya, Program P3DN akan menciptakan nilai-nilai yang berkontribusi bagi kemandirian industri nasional dan lokal.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
