SuarIndonesia — Pakar antropologi politik University of Amsterdam, Belanda, Prof Ward Berenschot menegaskan bahwa politik uang yang sedemikian masif merupakan akar berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia.
“Saya sudah ikuti, mantau pemilu di Indonesia sejak 2009. Saat itu sudah ada praktik bagi uang, amplop. ‘Serangan fajar’. Tapi, saat itu calon masih malu. Praktik ‘serangan fajar’ terjadi, tapi skala kecil,” katanya, di Semarang, Rabu (20/8/2025).
Namun, kata dia, saat ini di setiap pilkada intensitas “serangan fajar” naik, dan hampir semua calon yang berkontestasi yang diwawancarainya mengaku kalau tidak keluar uang tidak mungkin menang.
Hal tersebut disampaikannya di kampus FISIP Universitas Diponegoro Semarang, di sela pemutaran film dokumenter “Amplop Demokrasi” yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary.
Film dokumenter “Amplop Demokrasi” mengangkat cerita tentang praktik dan dampak politik uang di sejumlah daerah di Indonesia pada Pilkada 2024 berdasarkan penelitiannya bersama 14 peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
“Jadi, itu (politik uang, red) sudah menjadi praktik yang sistematis yang yang sangat masif di Indonesia,” kata peneliti senior KITLV itu.
Persoalannya, kata dia, kondisi tersebut membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal sehingga menimbulkan berbagai problem yang merugikan masyarakat.
“Ongkos politik menjadi akar masalah korupsi, dominasi oligarki, hingga menjadi akar masalah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan kerusakan lingkungan. ‘Many problem’. Karena biaya politik mahal,” kata Prof Ward, seperti dilansir dari ANTARANews.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kalangan masyarakat, terutama mahasiswa untuk memahami fenomena politik uang yang terjadi agar bisa menyetopnya, atau minimal meminimalkan.
“Pemerintah Indonesia harus ambil serius krisis ini dan tegas untuk hapuskan praktik serangan fajar, dan melaksanakan sebuah perubahan sistem elektoral untuk mengurangi pengaruh politik uang,” katanya.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik Undip Wijayanto PhD menilai bahwa politik uang sulit diurai karena semua kalangan seolah sudah merasa terpenjara.
“Masyarakat khawatir akan calon (pemimpin) ditinggalkan setelah terpilih. Jadi, mereka menerima amplop (serangan fajar) di hari H karena merasa itu keuntungan satu-satunya,” katanya.
Politkus yang berkontestasi, kata dia, juga merasa khawatir kalah dengan saingannya sehingga menggunakan politik uang, dan pengusaha juga khawatir jika tidak memodali tidak akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan.
“Film ini menjadi satu stimulus untuk mendiskusikan dan mendialektikakan seperti apa politik uang. Perabadan politik Indonesia tidak akan benar jika politik uang belum bisa diatasi,” katanya.
Sementara itu, Dekan FISIP Undip Dr Teguh Yuwono menilai bahwa politik uang bisa diatasi dengan penegakan hukum secara tegas, didukung dengan kekuatan masyarakat sipil yang peduli dengan bangsa, dan tentu saja pemerintah.
“Ketika kondisi masyarakat seperti ini, solusinya itu memang hukum. Jadi tadi beliau (Prof Ward, red) mengatakan KPU, Bawaslu kurang tegas. Itu ya karena hukumnya enggak tegas. Ketika hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka sistem apapun tidak akan berjalan,” pungkasnya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
