SuarIndonesia – Pihak Pertamina diiingatkan massa KAKI Kalsel jangan kendor dalam pengawasan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang diduga banyak dilarikan ke kawasan pertambangan dan hal sama juga terhadap aparat penegak hukum.
“Secara global memang sudah ada kenaikan BBM bersubsidi tentu pihak Pertaimina lebih keras dalam pengawasan , baik jenis jenis solar dan pertalite.
Karena sudah tidak menjadi rahasia umun bahwa di wilayah Kalsel banyak dilarikan ke tambang,” teriak massa yang dikomando HM Husaini, selaku Ketua KAKI Kalsel, Kamis (15/9/2022).
Massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel ini melakukan aksi dan orasi di depan Kantor Pertamina Cabang Banjarmasin, yang disambut perwakilan sales setempat.
Selain itu bergerak ke Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) untuk bisa berkoordinasi dalam hal penindakan jika terdapat dugaan unsur korupsi dan lainnya.
“BBM yang disubdisi oleh Pemerintah bukannya dinikmati oleh masyarakat, namun diduga banyak dilarikan ke sektor pertambangan ,” ujar Husaini.
Hal berdampak dengan susahnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi, apalagi dengan kenaikan harga BBM.,
“Kami juga memohon kepada pihak Kejati Kalsel turut serta dalam pengawasan dan penyelidikan dalam hal migas,” kata massa dalam orasinya.
Kejati tidak hanya pengawasan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah saja.
Namun sektor migas juga harus turut andil dalam pengawasan.
“Kalau perlu bentuk TIM dari Kejati , disini masyarakat menghendaki tidak hanya aparat Kepolisian, tapi pihak Kejaksaan juga sehingga “mata rantai penyelewengan bisa berkurang, setidaknya,” tambah Husaini.
Heri, salah satu perwakilan Sales Area Manajer Pertamina menyebutkan, silahkan masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan adanya aatau melihat dalam masalah SPBU yang nakal maupun SPBE /Gas.
“Laporan secepatnya, kami tindaklanjuti , dimana bisa laporan tertulis maupun call center dari Pertamina,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad mengatakan, memang saat ini masyarkat kesulitan mendapatkan BBM.
Itu ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang penolakan kenaikan harga BBM bersama Pemprov Kalsel, Forkopimda Kalsel, mahasiswa, ojek online, Organda, serta pelaku usaha
“Keberadaan mafia migas yang membuat sulit masyarakat dalam mendapatkan minyak dan penambahan kuota BBM,” ujar Hasanuddin Murad.
Menurutnya yang dipermainkan para mafia migas itu yakni BBM bersubsidi, jatah masyarakat yang digunakan mereka.
Sedangkan distribusi BBM yang sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU.
Dirinya menyarankan keberadaan satgas harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM.“Satgas sudah ada, namun tidak jalan,” ujarnya
Untuk penambahan kuota BBM, menurutnya jika hanya DPRD Provinsi yang mengajukan penambahan kuota BBM, namun tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk menambah kuota BBM, namun tidak bisa direalisasikan,” katanya.
Hasanuddin optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang duduk di Komisi VII.
“Karena BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM,” tutupnya. (ZI)
