SuarIndonesia – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) minta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan harus dilakukan pengawasan, pasalnya dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
“Kita di Komisi II DPRD Kalsel minta data rill kuota BBM subsidi dan data nelayan di provinsi Kalimantan Selatan diperlihatkan agar nanti saat meminta pengajuan BBM bersubsidi kepada BPH Migas bisa tersalurkan dengan baik,” ucap Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannor SE.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannor SE
Ini usai pertemuan dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel Ir Hj Suriatinah dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Perikanan KSOP Kelas 1 Banjarmasin “di gedung rumah Banjar” di Banjarmasin, Kamis (26/10/2023)
Menurut Iqbal, permasalahan BBM bersubsidi bagi nelayan ini memang sudah terjadi berlarut-larut.
Pasalnya bos pemilik kapal terus menambah jumlah kapalnya, selain itu penyalur BBM kaang-kadang jauh jaraknya menempatkan SPBN.
“Yang menjadi pertanyaan apakah penyalur betul-betul menyalurkan BBM ke masyarakat karena nelayan tidak setiap hari ke laut.
Sekarang pengawasan lebih penting, pemuktahiran data betul-betul satu kapal itu milik satu orang dan ini menjadi perhatian.
Data yang kami bawa ke kementerian nantinya harus rill, artinya satu kapal milik satu orang, berapa jangkauan nelayan paling jauh 12 mil dan berapa Gross Tonnage (GT)nya,” ujarnya
Kalau nelayan bekerja 7 jam sampai 8 jam pasti ada sisa BBMnya, berdasarkan data kuota BBM yang digelontorkan ada 2 juta lebih GL dan ditambahkan sekarang 2300 GL dan mudah-mudahan ini bisa disalurkan kepada nelayan yang berjumlah puluhan ribu tersebut.
“Kita minta data rill untuk kuota BBM 2024 agar tidak ada penyelewengan karena akan terjaga,walaupun ada penambahan kapal,” jelasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono mengatakan fokus ke BBM bersubsidi pasti bermasalah terus karena dari kuota yang tersedia hanya 10 persen.
“Tadi Komisi II minta pengawasan dilapangan diperketat, mudah-mudahan BBM bersubsidi ini bisa ditambah BPH Migas,” ujarnya.
Karena kondisi BBM subsidi kurang jadi perlu dilakukan pengawasan agar idak merembes karena masalah BBM bersubsidi ini pasti kurang terus.
Pengawasan lebih diperketat juga perlu karena selisihnya BBM bersubsidi ini sangat jauh juga dengan BBM tidak bersubsidi.
“Kita akan tetap mengupayakan yang terbaik bagi nelayan di banua,”tegasnya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalsel Ir Hj Suriatinah mengatakan terkait BBM bersubsidi bagi nelayan pada kenyataannya kuotanya tidak mencukupi oleh karena itu kepada Pertamina dan lainnya itu yang diupayakan untuk ditambah.
“Pengawasan penting apakah kuota BBM bersubsidi ini sudah tersalurkan yang sesuai dengan data, kalau rillnya sekarang ini jumlah kapal dan kuota BBM bersubsidi hanya 30 persen saja artinya masih banyak kurangnya,” ujarnya. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
