Penolakan Tambang di Meratus Terus Bergulir, PT MCM Tanpa Izin Lingkungan

Penolakan Tambang di Meratus Terus Bergulir, PT MCM Tanpa Izin Lingkungan

Suarindonesia – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih lakukan audiensi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (7/11/2018).

Puluhan massa disambut langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Supian HK dan Anggota Komisi III lainnya seperti Riswandi dan Ismail Hidayat. Adapun dari pihak eksekutif yang berhadir yaitu dari Dinas ESDM Kalsel, Dinas Kehutanan Kalsel dan BLHD Kalsel.

Dalam audiensi tersebut, Ketua LSM laskar Merah Putih Prov Kalsel, Eka Adi Putera mengatakan bahwa pihaknya sampai kapan pun menolak adanya pertambangan di wilayah pegunungan Meratus khususnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). “Kita pastikan semua masyarakat menolak adanya pertambangan di HST,” jelasnya.

Eka menegaskan ihwal pihaknya akan terus mengawal pemerintah kabupaten HST dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak mengeluarkan izin lingkungan PT. Mantimin Coal Mining (MCM).

Selain itu, Eka dan kawan-kawannya di LSM Laskar Merah Putih akan terus mendampingi masyarakat lokasi pertambangan agar tidak diintimidasi oleh pihaknya mana pun.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Ikhlas mengakui bahwa pihak PT. Mantimin Coal Mining (MCM) pernah mengajukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2008.

Tambahnya, saat itu pihaknya mengundang Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalsel, Pemkab HST dan masyarakat sekitar Lokasi Pertambangan. “Namun, dominan penilai AMDAL dan masyarakat menolak adanya pertambangan tersebut,” tegasnya.

Ikhlas mengungkapkan bahwa ada beberapa alasan ditolaknya AMDAL tersebut yaitu, pertama di sekitar lokasi pertambangan terdapat adanya irigasi Batang Alai. Karena sungai yang dilalui oleh pertambangan PT. Mantimin Coal Mining (MCM) adalah sumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Kedua, PT. MCM tidak bisa memiliki jalan untuk mengangkut hasil pertambangan batubara. “Masyarakat jangan khawatir, apalagi Gubernur mendukung untuk menolak PT. MCM,” katanya.

Menurutnya, walau demikian ia mengimbau kepada masyarakat agar terus mengawal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) agar tidak mengeluarkan izin lingkungan dan harus terus mengawal masyarakat sekitar tambang. “Siapa tau PT. MCM lebih masif melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar lokasi pertambangan,” ujarnya.
(BY)

 239 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: