SuarIndonesia – Peerintah Kota (Pemko) melakukan pengadaan mobil lstrik untuk kebutuhan kepala dinas dan camat.

nilainya 5,2 miliar. Itu pun tidak cukup untuk seluruh kepala dinas, sisanya akan menyusul pada anggaran berikutnya.

Program ini keren dan layak diacungi jempol, terutama di tengah efisiensi yang ternyata hanya tertuju bagi warga miskin.

Buktinya, 37 ribu warga miskin BPJS nya dicabut, dipaksa mandiri, padahal belum mampu secara ekonomi.

Warga miskin terus bergulat menanggulangi kebutuhan hidup yang semakin berat.

Begitu juga dengan 1.400 petugas kebersihan, BPJS nya juga dicabut, sementara mereka bekerja di tengah risiko dan situasi yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan.

Jaminan kesehatan melalui BPJS terhadap warga miskin dan tenaga kerja khusus, adalah pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah.

Kalau hal tersebut tidak dilakukan, artinya sekedar pelayanan dasar saja tidak mampu diberikan, apalagi layanan lainnya.

Pun terkait polemik panjang bonus atlit Porprov 2026, mereka yang telah berjuang membela nama baik Kota Banjarmasin, justru dianggap beban. Besaran bonusnya dipotong, nilainya jauh lebih kecil dari 4 tahun yang lalu.

Apakah pembelian mobil listrik untuk pejabat sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang tidak singkron tersebut?.

Entahlah, tapi dugaan saya tidak. Sebab bagi pejabat yang tidak peka dan sensitif pada tugas, fungsi dan hakekat pemerintahan, kebutuhan pejabat jauh lebih utama dari pada memenuhi hajat hidup rakyat.

Bila dimungkinkan, seluruh uang pajak yang diambil dari rakyat, jangan sampai setitik pun menetes untuk rakyat. Semuanya hanya untuk kesejahteraan para pejabatnya.

Program pembelian mobil listrik di tengah fakta-fakta tersebut, pada dasarnya “menyengat” emosi rakyat.

Kalau tidak peka, berbahaya dan dapat mengundang berbagai reaksi. Minimal menambah antipati terhadap pemerintahan.

Wakil rakyat di DPRD harus bersuara bila tetap ingin dipilih rakyat. Begitu juga kelompok masyarakast sipil, akademisi, mahasiwa, dan media masa.

Harus menyuarakan selantang-lantangnya, agar pemerintah mengerti bahwa tindakan tersebut sangat tidak pro rakyat.

(Oleh: Noorhalis Majid/Ambin Demokrasi)