PEMPROV KALSEL Rakor Tata Kelola Hutan Guna Tekan Emisi Gas Rumah Kaca

- Penulis

Senin, 24 November 2025 - 21:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rakor dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (24/11/2025). (SuarIndonesia/Adv)

Rakor dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (24/11/2025). (SuarIndonesia/Adv)

SuarIndonesia- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel)  melalui Dinas Kehutanan Provinsi  menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Hutan dalam Upaya Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Senin (24/11/2025).

Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Ia memaparkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare atau 48 persen dari luas wilayah provinsi.

“Hutan-hutan ini memiliki nilai ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Kawasan hutan dapat menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan iklim dan perubahan fungsi lahan menjadi tantangan serius dalam pengelolaan hutan.

“Kalimantan Selatan memegang peranan strategis dalam agenda FOLU Net Sink 2030 dan REDD+.

Melalui rakor ini, kita memastikan program dan kebijakan provinsi dan kabupaten/kota berjalan searah dan saling menguatkan,” tambahnya.

Sekda juga menekankan besarnya capaian Dinas Kehutanan dalam rehabilitasi lahan kritis.

Baca Juga :   DIPERKUAT Pemprov Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui SP4N Lapor

“Dinas Kehutanan sudah banyak melakukan upaya-upaya mengurangi lahan kritis melalui penanaman. Sudah terlihat signifikan dan lahan mulai menghijau.

Semoga nantinya dapat memproduksi karbon yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” terangnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fatimatuzzahra, turut menyampaikan pentingnya rakor ini dalam memperkuat pemahaman stakeholder mengenai mekanisme pengurangan emisi.

“Hari ini kita mengundang narasumber dari KLHK, Warsi, dan akademisi dari ITB agar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan memahami skema-skema yang dapat diterapkan, seperti offset, emisi, dan administrasi pendukungnya,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa upaya pengurangan emisi tidak hanya melalui penanaman, tetapi juga pengendalian perambahan hutan dan karhutla.

“Kami selalu berupaya meminimalisir perambahan kawasan serta karhutla, karena dua hal ini sangat menentukan keberhasilan penurunan emisi,” pungkasnya.(ADV/RW)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

SEPAKAT Bentuk Pansus, DPRD Kalsel : Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi
AKSI RATUSAN SOPIR Truk Menuntut Ketersediaan Solar Bersubsidi di DPRD Tabalong
PERGERAKAN PUNCAK HAJI, Enam Jemaah Embarkasi Banjarmasin Diikutkan Safari Wukuf
SPN POLDA KALSEL Implementasikan Standar Internasional ISO 21001:2018
TERDUGA KAWANAN PREMAN di SPBU Resahkan Sopir Truk, Digiring Polisi
PELAKU PENCURI Terkepung di Dalam Rumah dan Diamuk Warga Kawasan Pramuka Banjarmasin
IBADAH KURBAN, PWI Kalsel Sembelih Tiga Ekor Sapi
KEMENSOS Evaluasi Ratusan Penerima Bansos di Banjarmasin

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:37

SEPAKAT Bentuk Pansus, DPRD Kalsel : Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:28

AKSI RATUSAN SOPIR Truk Menuntut Ketersediaan Solar Bersubsidi di DPRD Tabalong

Selasa, 26 Mei 2026 - 22:13

PERGERAKAN PUNCAK HAJI, Enam Jemaah Embarkasi Banjarmasin Diikutkan Safari Wukuf

Selasa, 26 Mei 2026 - 21:37

SPN POLDA KALSEL Implementasikan Standar Internasional ISO 21001:2018

Selasa, 26 Mei 2026 - 19:22

TERDUGA KAWANAN PREMAN di SPBU Resahkan Sopir Truk, Digiring Polisi

Selasa, 26 Mei 2026 - 18:54

IBADAH KURBAN, PWI Kalsel Sembelih Tiga Ekor Sapi

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:28

SNBT 2026: 256.369 Peserta Lulus

Senin, 25 Mei 2026 - 23:16

KASUS Eks Bupati Kukar Berlanjut, Pejabat Kemenkeu Dipanggil KPK Jadi Saksi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca