SuarIndonesia — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah tidak menargetkan organisasi kemasyarakatan (ormas) secara umum untuk memfasilitasi iklim usaha yang sehat, melainkan aksi premanisme yang meresahkan investor.
Pernyataan ini disampaikannya di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025), menanggapi maraknya pemberitaan dan persepsi publik yang cenderung menyamaratakan semua ormas sebagai pihak yang bermasalah.
“Ormas itu ada banyak, kalau kalian bergabung di Persatuan Wartawan Indonesia, itu ormas. Kalau kalian bergabung di Aliansi Jurnalis Independen, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas,” katanya.
Hasan menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas bahwa pemerintah fokus menindak tegas aksi-aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individu, kelompok, maupun terorganisir.
Menurutnya, tindakan premanisme inilah yang menjadi penghambat iklim investasi karena membuat para investor harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak semestinya.
“Banyak investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini,” ujar Hasan, dilansir dari AntaraNews.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk segera melakukan kajian dan tindakan nyata guna mengatasi persoalan ini.
Dalam kesempatan itu, Hasan kembali menekankan pentingnya membedakan antara ormas yang sah dan tindakan premanisme.
“Jadi, kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme,” katanya. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
